SIDOARJO, Garudasatunews.id – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda menyiapkan tindakan administratif keimigrasian terhadap seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi pekerja di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 19 orang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut, termasuk seorang anak berusia 17 tahun.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, menegaskan bahwa proses hukum pidana terhadap tersangka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tindakan keimigrasian lanjutan dilakukan.
Menurut Agus, FD telah menjalani pemeriksaan keimigrasian dan dikenai tindakan administratif berupa pendetensian. Tersangka diduga melanggar Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penggunaan dokumen keimigrasian yang diperoleh secara tidak sah atau pemberian keterangan yang tidak benar.
Setelah proses peradilan memperoleh putusan, Imigrasi Juanda akan mempertimbangkan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
19 Korban Diduga Mengalami Eksploitasi
Kasus dugaan TPPO tersebut terungkap setelah adanya laporan terkait praktik ketenagakerjaan di sebuah restoran di wilayah Sidoarjo. Aktivitas yang diduga mengarah pada eksploitasi berlangsung selama periode Mei hingga Oktober 2026.
Berdasarkan hasil pengungkapan aparat kepolisian, para korban diduga mengalami sejumlah pelanggaran hak ketenagakerjaan. Di antaranya ketidaksesuaian pekerjaan dengan perjanjian awal, pemberian upah yang tidak layak, serta ancaman denda apabila pekerja mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.
Keberadaan seorang korban yang masih berusia 17 tahun menjadi perhatian khusus dalam penanganan perkara ini. Keterlibatan anak di bawah umur memperkuat urgensi perlindungan korban, terutama terkait keselamatan, kondisi psikologis, identitas, dan keberlanjutan masa depan anak.
Pemberitaan mengenai korban anak juga harus memperhatikan prinsip perlindungan identitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Dewan Pers.
Pengawasan WNA dan Pencegahan TPPO Diperkuat
Agus Winarto menyatakan, Imigrasi Juanda memperkuat koordinasi dengan Polda Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur.
Kolaborasi lintas instansi tersebut diarahkan untuk memperketat pengawasan lalu lintas orang di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia sekaligus mencegah praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.
Polda Jawa Timur mencatat telah mengungkap 45 perkara TPPO sepanjang Januari hingga November 2026. Rinciannya, 30 perkara ditangani Polda Jatim dan 15 perkara lainnya ditangani kepolisian resor jajaran.
Khusus periode Oktober hingga 10 November 2026, aparat mengungkap 16 perkara TPPO, yang terdiri atas lima kasus perdagangan orang ke luar negeri dan 11 kasus di dalam negeri.
Perlindungan Korban Menjadi Prioritas
Di tengah proses penegakan hukum, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi tetapi tidak disertai informasi pekerjaan, kontrak, dan legalitas perusahaan yang jelas.
Kasus di Sidoarjo ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja harus berjalan beriringan dengan pengawasan keimigrasian.
Penegakan hukum terhadap dugaan TPPO tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan tersangka. Pemulihan hak korban, pendampingan psikologis, perlindungan anak, serta kepastian pemenuhan hak ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dalam memastikan keadilan.
Imigrasi Juanda menegaskan komitmennya menjalankan pengawasan dan penindakan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku sebagai bagian dari program Imigrasi untuk Rakyat.
(Red-Garudasatunews)
