JEMBER, Garudasatunews.id – Bupati Jember Muhammad Fawait berencana menyinergikan dua program pelayanan publik unggulan, yakni layanan kesehatan Homecare dan Peta Cinta (Pelayanan Tuntas Cetak KTP Elektronik di Kecamatan). Langkah tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan berbasis jemput bola hingga ke tingkat desa.
Rencana integrasi kedua program itu disampaikan Bupati Muhammad Fawait saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi bersama Wakil Ketua Komisi Ombudsman Rahmadi Indra Tektona di Jember, Kamis (6/8/2026).
Menurut Fawait, keterbatasan kendaraan operasional untuk pelayanan administrasi kependudukan menjadi alasan utama perlunya sinergi dengan armada Homecare yang telah tersedia di Kabupaten Jember.
“Kami sudah berdiskusi dengan Dispendukcapil. Mobil pelayanan KTP masih terbatas, sedangkan Homecare memiliki 50 unit. Nantinya kendaraan tersebut akan digunakan secara bergantian sehingga pelayanan tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP elektronik,” ujarnya.
Program Homecare selama ini menjadi layanan kesehatan jemput bola yang dijalankan oleh 50 puskesmas dan tiga rumah sakit daerah di Kabupaten Jember. Sekitar 1.200 tenaga kesehatan diterjunkan untuk mendatangi rumah pasien, melakukan pemeriksaan dasar, serta memfasilitasi layanan telemedis dengan dokter umum, dokter spesialis hingga subspesialis tanpa mengharuskan pasien datang ke fasilitas kesehatan.
Layanan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, ibu hamil berisiko tinggi, hingga anak yang mengalami stunting.
Di sisi lain, Program Peta Cinta dikembangkan untuk mempercepat dan mempermudah penerbitan KTP elektronik, khususnya bagi warga yang selama ini mengalami hambatan administrasi sehingga berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai layanan pemerintah.
Fawait mengungkapkan, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih terdapat masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial karena belum memiliki KTP elektronik.
“Saya melihat banyak masyarakat di desa maupun kota mengeluhkan tidak menerima bantuan sosial. Setelah ditelusuri, salah satu penyebabnya karena mereka belum memiliki KTP elektronik, terutama warga lanjut usia yang memiliki berbagai keterbatasan,” katanya.
Ia menjelaskan, sejak 2019 hingga 2024 terdapat sekitar 62 ribu warga Jember yang sempat mengantre pencetakan KTP elektronik. Kondisi tersebut, menurutnya, bukan semata-mata disebabkan keterbatasan blanko di tingkat pemerintah pusat.
Berangkat dari persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember kemudian menggagas Program Peta Cinta dengan memastikan seluruh kecamatan memiliki fasilitas pelayanan pencetakan KTP elektronik serta didukung ketersediaan blanko.
Fawait menyebut keberhasilan program tersebut juga mendapat dukungan dari anggota DPR RI Komisi II Muhammad Khozin yang membantu menjembatani koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan blanko KTP elektronik.
Melalui program tersebut, masyarakat kini dapat mengurus pencetakan KTP elektronik langsung di kantor kecamatan tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
Bupati juga menegaskan seluruh pelayanan penerbitan KTP elektronik tidak dipungut biaya karena telah digratiskan oleh pemerintah. Ia mengingatkan seluruh aparatur pelayanan publik agar tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
Sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jember juga membuka akses pengaduan melalui kanal Wadul Guse. Masyarakat dipersilakan melaporkan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai, baik di kecamatan, kelurahan, organisasi perangkat daerah, puskesmas maupun rumah sakit.
Sinergi Homecare dan Peta Cinta menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jember memperluas jangkauan pelayanan publik hingga kelompok masyarakat rentan. Selain mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, langkah tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar, termasuk pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan yang menjadi syarat berbagai layanan publik. (Red-Garudasatunews)
