SURABAYA, Garudasatunews.id – Momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 dimanfaatkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko untuk mengkritisi sejumlah sektor pelayanan publik yang dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan. Evaluasi tersebut mencakup administrasi kependudukan (adminduk), pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima (PKL), Program Kampung Pancasila, hingga tata kelola parkir.
Usai mengikuti upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026), Yona menegaskan bahwa percepatan digitalisasi layanan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya harus dibuktikan melalui kemudahan akses yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah.
Menurutnya, keberhasilan sistem digital tidak dapat diukur hanya dari sisi aplikasi dan infrastruktur, melainkan dari tingkat keterjangkauan layanan bagi seluruh warga. Ia mengingatkan agar modernisasi pelayanan tidak berhenti pada aspek administratif, sementara masyarakat masih menghadapi kendala saat mengakses layanan secara langsung.
Yona mengapresiasi keberadaan layanan adminduk melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG). Namun, ia menilai tingkat pemanfaatan layanan tersebut masih perlu dievaluasi dan diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak warga, terutama masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu juga menyoroti kualitas sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat kelurahan dan RW. Menurutnya, pemerataan kualitas pelayanan harus menjadi perhatian agar tidak terjadi kesenjangan antara pusat kota dan wilayah permukiman.
Selain pelayanan adminduk, persoalan pengelolaan sampah menjadi sorotan serius. Yona mengakui mendukung Program Suroboyo ASRI sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan kota. Namun, ia mengungkapkan masih adanya laporan penumpukan sampah rumah tangga di sejumlah kawasan permukiman maupun depo sampah yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara.
Bahkan, berdasarkan temuan yang diterimanya, terdapat sejumlah lokasi depo yang mengalami kelebihan kapasitas hingga menyebabkan sampah meluber ke area pelataran. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan dan menimbulkan keluhan masyarakat apabila tidak segera ditangani.
Ia meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap kecukupan fasilitas penampungan sampah, termasuk ketersediaan Tonk Bin serta efektivitas jadwal pengangkutan sampah guna mencegah terjadinya penumpukan berulang.
Dalam aspek penegakan peraturan daerah, Yona memberikan apresiasi terhadap pendekatan humanis yang dilakukan Satpol PP saat melakukan penertiban. Meski demikian, ia menilai setiap kegiatan penertiban harus disertai rencana pemanfaatan kawasan yang jelas agar tidak memunculkan kembali aktivitas yang sebelumnya ditertibkan.
Menurutnya, area pascapenertiban tidak boleh dibiarkan kosong tanpa arah pengelolaan yang terukur. Penataan PKL harus menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi sehingga mampu menciptakan ketertiban sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sorotan juga diarahkan kepada Program Kampung Pancasila. Yona menilai program tersebut memiliki tujuan positif dalam memperkuat harmoni sosial, namun keberhasilannya perlu diukur melalui indikator yang konkret dan dapat dievaluasi secara objektif.
Ia menegaskan bahwa efektivitas program harus dapat dibuktikan melalui peningkatan keamanan lingkungan, penurunan konflik sosial, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di tingkat kampung.
Sementara itu, sektor perparkiran masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang membutuhkan pembenahan berkelanjutan. Menurut Yona, digitalisasi sistem parkir harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan juru parkir di lapangan.
Ia mendorong adanya pembinaan yang lebih terstruktur melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kemampuan komunikasi, serta penguatan etika pelayanan bagi para juru parkir agar kualitas layanan kepada masyarakat dapat meningkat.
Yona menegaskan, berbagai catatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, capaian pembangunan dan modernisasi kota tidak cukup diukur dari infrastruktur maupun sistem digital, tetapi dari kualitas pelayanan publik yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga.
(Red-Garudasatunews)
