YOGYAKARTA, Garudasatunews.id – Lonjakan harga minyak bumi dunia mulai memukul industri plastik nasional dan memicu kekhawatiran di sektor makanan dan minuman. Kenaikan biaya bahan baku kemasan dinilai berpotensi mendorong harga produk di pasaran semakin mahal akibat tingginya ketergantungan industri plastik terhadap bahan baku berbasis petrokimia impor.
Dosen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Prof. Ir. Rochmadi, S.U., Ph.D., IPU., mengungkapkan industri plastik Indonesia hingga kini masih bergantung pada minyak bumi sebagai bahan utama produksi polyethylene dan polypropylene yang digunakan secara luas dalam kebutuhan masyarakat.
“Polyethylene dan polypropylene sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya untuk kemasan, tetapi juga digunakan pada dashboard kendaraan, peralatan rumah tangga, hingga berbagai produk industri lainnya,” ujar Rochmadi, Senin (11/5).
Menurutnya, persoalan utama industri plastik nasional saat ini bukan sekadar kualitas produk, melainkan rapuhnya rantai pasok bahan baku petrokimia yang sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak global.
Rochmadi menjelaskan polyethylene dan polypropylene berasal dari etilena serta propilena yang diproduksi melalui proses cracking nafta, yakni fraksi minyak bumi dengan rantai hidrokarbon pendek. Dari proses tersebut, sekitar 30 persen nafta diubah menjadi etilena dan 20 persen menjadi propilena, sementara sisanya menghasilkan residu karbon dan senyawa turunan lainnya.
Ketergantungan terhadap impor minyak bumi membuat industri plastik nasional rentan terpukul ketika harga nafta melonjak atau terjadi gangguan pasokan global. Kondisi tersebut diperparah karena nafta juga digunakan sebagai bahan bakar sehingga terjadi persaingan kebutuhan antara sektor energi dan industri petrokimia.
“Nafta juga digunakan sebagai bahan bakar seperti bensin. Jadi ada persaingan kebutuhan antara sektor energi dan industri petrokimia,” katanya.
Di tengah tekanan harga minyak dunia, muncul opsi penggunaan LPG sebagai bahan baku alternatif pengganti nafta. Namun Rochmadi menilai langkah tersebut tidak mudah diterapkan karena industri harus melakukan penyesuaian teknologi hingga modifikasi fasilitas produksi yang membutuhkan biaya besar.
“Secara teknis memungkinkan, tetapi ada konsekuensi biaya tambahan karena desain awal pabrik memang dibuat khusus untuk nafta,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan perubahan bahan baku tidak memengaruhi kualitas akhir plastik yang dihasilkan setelah diproses menjadi etilena dan propilena.
Rochmadi juga mendorong pemerintah segera mempercepat pengembangan bahan baku alternatif berbasis biomassa guna mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi impor. Ia mencontohkan Brasil yang dinilai berhasil mengembangkan etilena berbasis etanol biomassa karena didukung industri etanol yang kuat.
Menurutnya, biomassa berpotensi menjadi jalan keluar jangka panjang apabila harga minyak bumi terus mengalami kenaikan dan industri plastik nasional tidak segera melakukan diversifikasi bahan baku.
“Kalau harga minyak semakin mahal, teknologi berbasis biomassa kemungkinan akan berkembang lebih cepat,” ujarnya.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi industri plastik nasional. Tanpa langkah diversifikasi bahan baku dan penguatan industri petrokimia domestik, lonjakan harga minyak global diperkirakan terus membebani biaya produksi dan berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat, terutama produk makanan dan minuman kemasan.
(Red-Garudasatunews)
