JAKARTA, Garudasatunews.id – Lonjakan harga minyak mentah dunia hingga menembus US$100 per barel akibat konflik Iran–Amerika Serikat memaksa pemerintah mencari jalur impor alternatif di luar Selat Hormuz, di tengah kekhawatiran ketergantungan energi yang belum sepenuhnya teratasi.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut ketegangan militer di kawasan Selat Hormuz telah mengganggu jalur distribusi minyak global, khususnya ke kawasan Asia.
“Pemerintah melakukan penguatan kerja sama bilateral, termasuk hasil kunjungan ke Jepang yang memberikan alokasi LPG tambahan. Kami juga mengupayakan impor dari jalur di luar Selat Hormuz untuk menghindari risiko gangguan distribusi,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Meski demikian, pemerintah belum merinci secara terbuka negara pemasok alternatif maupun kapasitas pasokan yang dapat menggantikan ketergantungan pada jalur Timur Tengah tersebut.
Selain diversifikasi impor, Kementerian ESDM mengklaim telah menginstruksikan optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri guna meningkatkan produksi BBM dan LPG. Namun, efektivitas langkah ini masih dipertanyakan mengingat keterbatasan infrastruktur kilang yang selama ini menjadi persoalan struktural.
Pemerintah juga mulai mengatur konsumsi energi masyarakat agar stok tetap terkendali. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap daya beli dan aktivitas ekonomi jika tidak diimbangi dengan distribusi energi yang stabil.
Laode menilai tekanan geopolitik global saat ini menjadi momentum percepatan transisi energi dan pengurangan ketergantungan pada pasokan luar negeri. Namun, realisasi agenda tersebut dinilai masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi investasi maupun kesiapan teknologi.
“Konflik ini memicu shock terhadap pasar energi dan memaksa pergeseran strategi dari ketergantungan pada energi Timur Tengah menuju pemasok alternatif,” tegasnya.
Di tengah krisis ini, publik menunggu langkah konkret dan transparansi pemerintah dalam memastikan ketahanan energi nasional. Tanpa peta jalan yang jelas, strategi diversifikasi impor berisiko menjadi solusi jangka pendek tanpa menyentuh akar persoalan ketergantungan energi Indonesia. (Red-Garudasatunews)
