PONOROGO, Garudasatunews.id – Lonjakan harga aspal yang dipicu gejolak geopolitik di Timur Tengah memaksa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo memangkas target perbaikan jalan tahun 2026. Penyesuaian ini dilakukan di tengah tekanan biaya yang meningkat, sementara pagu anggaran tidak mengalami perubahan.
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menyatakan kenaikan harga aspal—baik curah maupun kemasan—menjadi faktor utama perubahan perencanaan teknis. Data dari Pertamina Trading & Service menunjukkan adanya lonjakan signifikan, namun rincian angka kenaikan dan dampak langsung terhadap setiap proyek belum dipaparkan secara terbuka.
“Harga terbaru ini yang kami tunggu, karena menjadi dasar kami untuk memulai perbaikan jalan,” ujar Jamus, Selasa (14/4/2026).
Dengan kondisi tersebut, DPUPKP dihadapkan pada pilihan rasional: mengurangi panjang ruas jalan yang diperbaiki atau merombak prioritas proyek. Fokus kini diarahkan pada jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan mobilitas tinggi. Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan soal pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah dengan kerusakan sedang yang berpotensi terabaikan.
Penyesuaian juga menyasar proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). DPUPKP mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, meski belum dijelaskan secara rinci sejauh mana perubahan target tersebut mendapat persetujuan dan bagaimana implikasinya terhadap kontrak yang sudah direncanakan.
“Kami koordinasi lagi dengan Kementerian PU, karena ini tentu mempengaruhi target, misalnya yang semula bisa 10 kilometer hanya menjadi 9 kilometer,” jelasnya.
Di tengah rasionalisasi target, DPUPKP menegaskan kualitas pekerjaan tidak akan diturunkan. Namun, klaim ini diuji oleh realitas pengurangan volume pekerjaan yang kerap berdampak pada efisiensi pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp103 miliar untuk program overlay jalan rusak. Pekerjaan fisik ditargetkan mulai Mei 2026 setelah penyesuaian harga selesai dan proses lelang berjalan. Meski demikian, potensi keterlambatan akibat dinamika harga dan administrasi masih menjadi risiko yang belum diantisipasi secara terbuka.
Perubahan prioritas ini disebut sebagai langkah realistis menghadapi tekanan global. Namun, publik kini menyoroti transparansi perencanaan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta dampak nyata terhadap kualitas infrastruktur jalan yang dijanjikan pemerintah daerah. (Red-Garudasatunews)
