KEDIRI, Garudasatunews.id – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menyampaikan tausiyah dalam kegiatan Halal Bihalal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Kediri yang digelar di Hutan Joyoboyo, Minggu (5/4/2026). Agenda yang dikemas sebagai ajang silaturahmi ini memunculkan sorotan terkait pesan moral yang disampaikan di tengah dinamika kepentingan politik lokal.
Dalam tausiyahnya, Qowimuddin atau yang akrab disapa Gus Qowim menekankan bahwa halal bihalal merupakan tradisi khas Indonesia untuk mempererat persaudaraan di tengah perbedaan. Ia menyebut momentum tersebut sebagai ruang untuk saling memaafkan atas kesalahan dalam interaksi sosial sehari-hari.
“Melalui halal bihalal ini, kita dapat berkumpul, bersatu, dan saling maaf-memaafkan,” ujarnya di hadapan kader dan simpatisan.
Lebih lanjut, ia mengaitkan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi moral yang perlu dijaga pasca bulan suci. Berbagai amal ibadah seperti salat dan membaca Al-Qur’an disebutnya sebagai bekal spiritual dalam menghadapi kehidupan ke depan yang dinilai semakin kompleks.
Namun demikian, pernyataan tersebut dinilai belum menyentuh secara konkret tantangan riil yang dihadapi masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan daerah dan dinamika sosial ekonomi Kota Kediri.
Gus Qowim juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi tantangan ke depan, seraya mengajak seluruh kader PKS untuk terus memohon hidayah dan kekuatan dalam menjalani kehidupan.
“Maka kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa mendapat hidayah dan kekuatan,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, ia mendorong pentingnya kerja sama lintas elemen serta kontribusi aktif seluruh pihak demi kemaslahatan masyarakat. Namun, ajakan tersebut masih menyisakan pertanyaan terkait implementasi nyata di lapangan dan sejauh mana sinergi tersebut benar-benar dijalankan secara inklusif.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPD PKS Kota Kediri Roby Purnawirawan, anggota DPRD Kota Kediri Ayub Wahyu dan Mukti Wibowo, serta jajaran kader PKS. Kehadiran para elit politik dalam forum keagamaan ini kembali memunculkan diskursus tentang batas antara kegiatan spiritual dan kepentingan politik praktis di tingkat lokal.
(Red-Garudasatunews)
