JAKARTA, Garudasatunews.id — Kementerian Sosial (Kemensos) masih mendalami data lebih dari 1,4 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat aktivitas judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, para penerima manfaat tersebut tidak serta-merta dinyatakan bersalah dan akan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.
Langkah verifikasi dilakukan setelah Kemensos menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemerintah, kata Gus Ipul, akan menyisir dan mendalami setiap temuan untuk memastikan siapa pihak yang sebenarnya melakukan transaksi yang terindikasi terkait judi online.
“Kita dalami, kemudian kita sisir, dan kita terus berusaha memastikan bahwa penerima bansos yang terindikasi main judi online, kita beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi,” kata Gus Ipul, dikutip Jumat (4/9/2026).
Berdasarkan data yang sedang didalami, jumlah penerima bansos yang terindikasi mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Sebagian di antaranya disebut telah menyampaikan klarifikasi kepada pemerintah.
Proses tersebut menjadi penting karena indikasi transaksi belum secara otomatis membuktikan bahwa pemilik rekening atau penerima bansos merupakan pelaku aktivitas judi online. Kemensos menemukan kemungkinan adanya penggunaan rekening atau identitas oleh pihak lain, termasuk anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.
Gus Ipul menjelaskan, dari hasil pendalaman awal, sebagian aktivitas yang terindikasi judi online diduga dilakukan oleh anggota keluarga penerima manfaat, seperti pasangan, anak, cucu, maupun anggota keluarga lainnya yang bukan tercatat sebagai pengurus penerima bansos.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah memilih melakukan verifikasi sebelum mengambil keputusan terkait kelanjutan penyaluran bantuan. Prinsip kehati-hatian dinilai penting agar penanganan judi online tidak justru menghilangkan hak masyarakat yang secara faktual masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa bansos harus digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Jika setelah proses pemeriksaan seseorang terbukti melakukan aktivitas judi online, penyaluran bantuan dapat dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemensos juga terus melakukan pemeriksaan lapangan atau ground check serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pendamping sosial. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan data penerima semakin akurat sekaligus meningkatkan edukasi kepada keluarga penerima manfaat.
Persoalan ini sekaligus menyoroti pentingnya pengamanan data dan identitas masyarakat. Sebab, dalam proses verifikasi, pemerintah perlu membedakan antara penerima bansos yang benar-benar melakukan transaksi judi online dengan warga yang identitas atau rekeningnya kemungkinan digunakan pihak lain.
Kemensos sebelumnya juga membuka mekanisme klarifikasi bagi keluarga penerima manfaat yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas judi online. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dasar pengambilan keputusan tetap bertumpu pada data yang akurat dan hasil verifikasi, bukan semata-mata berdasarkan indikasi awal transaksi.
Selain penerima bansos, Kemensos juga menerima data sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Data tersebut masih dalam proses penelusuran dan, apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah menyatakan akan menjatuhkan tindakan sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan yang berlaku.
Kasus ini menempatkan pemerintah pada dua kepentingan sekaligus: memastikan bansos benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang berhak serta menjamin setiap warga yang masuk dalam daftar indikasi memperoleh kesempatan menjelaskan dan mengklarifikasi data sebelum keputusan administratif dijatuhkan.
(Red-Garudasatunews)
