SIDOARJO Garudasatunews.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo melontarkan kritik keras terhadap kegiatan rapat koordinasi sekaligus buka puasa bersama yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di lokasi mewah di Surabaya.
Sorotan muncul setelah beredarnya surat undangan resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 4 Maret 2026 yang menyebutkan kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 6 Maret 2026, di Mahabarata Palace, Graha Unesa Surabaya. Acara itu mengundang sejumlah pejabat daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Supriyono, menilai kegiatan silaturahmi seperti buka puasa bersama memang tidak menjadi persoalan. Namun, pemilihan tempat yang dinilai mewah dianggap tidak selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat serta narasi efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah.
“Kami tidak mempersoalkan kegiatan silaturahmi atau buka puasa bersama. Namun ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran dan masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi, kegiatan seperti ini seharusnya dilaksanakan secara sederhana,” ujar Supriyono, Minggu (8/3/2026).
Ia menegaskan pejabat publik seharusnya memberi contoh dalam penggunaan anggaran yang bijak, terutama untuk kegiatan seremonial yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Menurutnya, pesan moral dari kepemimpinan pemerintah sangat penting ketika pemerintah meminta masyarakat memahami kondisi fiskal daerah dan melakukan penghematan.
“Ketika pemerintah meminta masyarakat berhemat, aparatur pemerintah juga harus menunjukkan kepekaan sosial dan kesederhanaan dalam setiap kegiatan,” katanya.
Kritik terhadap kegiatan tersebut juga mencuat di media sosial setelah sejumlah foto suasana acara beredar dan memperlihatkan kemegahan gedung serta kemasan kegiatan yang dinilai glamor.
Sorotan publik semakin menguat karena kegiatan itu berlangsung di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Sidoarjo yang rusak dan berlubang, bahkan memicu kecelakaan hingga menelan korban jiwa.
Sebagian warga menilai kegiatan tersebut menciptakan kesan kontras antara agenda seremonial pemerintah dengan persoalan keselamatan masyarakat di lapangan yang belum sepenuhnya tertangani.
Acara tersebut diketahui dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, para kepala OPD, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Fraksi Gerindra menegaskan pemerintah daerah ke depan perlu lebih mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi anggaran, serta sensitivitas sosial dalam menyelenggarakan kegiatan seremonial agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. (Red-Garudasatunews)
