SURABAYA, Garudasatunews.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan Gedung Gerha Majapahit dan GOR BPBD Jatim, Kamis (9/4/2026) malam. Peresmian ini tak sekadar simbol operasional fasilitas baru, tetapi juga membuka sorotan terhadap kesiapan riil sistem logistik kebencanaan di Jawa Timur.
Penandatanganan prasasti dilakukan sebagai tanda berfungsinya dua bangunan yang diklaim akan memperkuat kapasitas BPBD. Namun, di balik seremoni tersebut, muncul tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola logistik yang selama ini dinilai belum sepenuhnya optimal.
Gedung Gerha Majapahit difungsikan sebagai pusat pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan, sementara GOR BPBD diarahkan untuk mendukung pelatihan fisik personel. Meski demikian, efektivitas pemanfaatan fasilitas ini masih bergantung pada sistem manajemen yang diterapkan.
Khofifah menegaskan pentingnya penerapan sistem logistik modern berbasis digital dengan metode First In, First Out (FIFO). Pernyataan ini sekaligus mengindikasikan adanya potensi persoalan lama dalam pengelolaan distribusi logistik, termasuk risiko penumpukan dan kedaluwarsa barang bantuan.
“Distribusi harus mengikuti sistem FIFO agar tidak ada logistik yang terlewat masa pakainya,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sistem ini diharapkan mampu menutup celah kesalahan pencatatan serta meningkatkan transparansi distribusi logistik yang selama ini rawan tidak terpantau secara real time.
Selain itu, Khofifah mengingatkan ancaman serius musim kemarau ekstrem yang kerap dikaitkan dengan fenomena “Godzilla El Nino”. Ia meminta seluruh BPBD kabupaten/kota meningkatkan kesiapsiagaan secara terukur dan terkoordinasi.
Langkah antisipatif seperti penyediaan pompa air dalam telah disiapkan melalui Dinas PU Sumber Daya Air Jatim. Upaya ini ditujukan menjaga stabilitas pertanian dan mempertahankan Indeks Pertanaman di tengah potensi krisis air.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyebut pembangunan dua gedung ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola logistik dan peningkatan kapasitas SDM. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi implementasi sistem serta pengawasan di lapangan.
Proyek pembangunan yang dikerjakan sepanjang 2025 ini didanai APBD dan mendapat pendampingan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Keterlibatan aparat penegak hukum tersebut mengindikasikan adanya perhatian khusus terhadap aspek transparansi dan potensi risiko dalam pelaksanaan proyek.
Dengan berbagai catatan tersebut, keberadaan fasilitas baru ini menjadi ujian nyata bagi BPBD Jatim: apakah mampu menjawab tantangan kebencanaan secara profesional, atau justru menambah daftar panjang persoalan tata kelola yang belum terselesaikan.
(Red-Garudasatunews)
