BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Kelangkaan elpiji subsidi 3 kilogram mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso, meski Ramadan masih jauh. Antrean panjang di pangkalan memicu keresahan publik dan membuat DPRD Bondowoso mencium indikasi panic buying di tengah kuota yang sejatinya masih aman.
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menegaskan bahwa alokasi elpiji 3 kg tahun 2026 sebesar 18.123 metrik ton nyaris sama dengan tahun sebelumnya yang mencapai 18.600 metrik ton. Artinya, secara hitungan teknis, pasokan harian tidak mengalami penurunan signifikan.
“Kuotanya hampir sama, DO per hari juga relatif sama. Tapi fakta di lapangan gas sudah sulit, padahal belum Ramadan. Ini anomali yang harus ditelusuri penyebabnya,” tegas Tohari, Kamis (29/1/2026).
Plt Kepala Diskoperindag Bondowoso, Nunung Setyaningsih, mengamini adanya kecenderungan masyarakat membeli gas secara berlebihan. Kekhawatiran harga melonjak saat Ramadan mendorong warga menyimpan stok lebih awal di rumah.
“Harga di pangkalan sesuai HET Rp18 ribu. Tapi ada kekhawatiran harga naik saat puasa, sehingga masyarakat membeli lebih cepat dan lebih banyak,” jelasnya.
Menurut Tohari, derasnya informasi di media sosial turut memperkeruh situasi dan mempercepat kepanikan. Ia menilai agen perlu lebih sigap memetakan distribusi agar pasokan tidak menumpuk di satu titik dan kosong di wilayah lain.
“Kelangkaan ini hampir merata di beberapa kecamatan. Agen harus peka membaca kondisi lapangan, jangan hanya melihat angka alokasi,” ujarnya.
Ketua DPC Hiswanamigas Besuki, Ikbal Wilda Fardana, menegaskan bahwa indikator kelangkaan elpiji seharusnya merujuk pada pangkalan resmi, bukan pengecer atau toko kelontong. Menurutnya, kekosongan di tingkat pengecer kerap langsung disimpulkan publik sebagai kelangkaan nasional.
“Kalau mau objektif, lihat pangkalan resmi yang pakai sistem KTP. Tapi begitu di toko kosong, masyarakat langsung panik,” kata Ikbal.
Ia mengakui stok cepat habis karena banyak rumah tangga kini memiliki lebih dari satu tabung sebagai cadangan. Namun ia mengingatkan agar elpiji subsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukan, termasuk oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis.
“Aturannya jelas, SPPG wajib pakai gas nonsubsidi. Jangan sampai ada yang bermain dengan elpiji 3 kg,” tegasnya.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, menilai tudingan penimbunan oleh warga desa kurang tepat. Menurut politisi PDIP itu, kondisi di lapangan justru menunjukkan warga kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan harian.
“Tidak masuk akal warga desa menimbun sampai banyak tabung. Faktanya, sekarang mereka bingung mau masak karena gas sulit,” ujarnya.
Andi mendesak Satgas Elpiji 3 Kg segera menggelar inspeksi mendadak ke seluruh agen di Bondowoso. Ia mewanti-wanti agar tidak ada praktik penyaluran gas subsidi ke luar daerah.
“Kita tidak ingin warga panik. Tapi kalau ada indikasi gas dilempar ke luar daerah, itu harus ditindak tegas,” tandasnya.
Sementara itu, pihak SPPG Mitra Mandiri Dabasah membantah keras isu penggunaan elpiji subsidi. Perwakilan SPPG, H. Muzzamil, menegaskan dapur MBG menggunakan gas industri 50 kg sesuai SOP.
“Pakai gas 3 kg itu tidak mungkin. Belum masak sudah habis. SOP kami jelas pakai gas nonsubsidi,” katanya.
Ia memastikan pihaknya siap disidak kapan saja demi membuktikan transparansi dan meminta agar isu keterlibatan SPPG dalam kelangkaan gas melon tidak digiring menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.(Red-Garudasatunews)
