SIDOARJO, Garudasatunews.id – Polemik internal organisasi mencuat setelah beredarnya klaim dukungan yang mengatasnamakan Garda Bangsa terhadap H. Subandi untuk kembali memimpin DPC PKB Sidoarjo. Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Sidoarjo secara tegas membantah dan menyebut klaim tersebut sebagai tindakan sepihak yang tidak mewakili sikap resmi organisasi.
Ketua DKC Garda Bangsa Sidoarjo, Wahyu Sejati, menegaskan bahwa dukungan tersebut berasal dari oknum dan tidak melalui mekanisme organisasi. Ia menilai penggunaan nama Garda Bangsa untuk kepentingan politik tertentu berpotensi merusak marwah kelembagaan.
“Kami sangat menyayangkan adanya oknum yang membawa nama Garda Bangsa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Wahyu juga menyoroti fakta bahwa dukungan tersebut diarahkan kepada sosok yang disebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. Hal ini dinilai bertentangan dengan garis komando dan aturan organisasi yang mengikat seluruh kader.
DKC Garda Bangsa Sidoarjo menegaskan bahwa setiap sikap politik organisasi hanya dapat disampaikan melalui jalur resmi dan keputusan kolektif. Klaim di luar itu dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki legitimasi.
Organisasi juga mengingatkan seluruh kader untuk menjaga soliditas internal serta tidak terlibat dalam manuver yang dapat memicu perpecahan. Informasi yang beredar di ruang publik, terutama di media sosial, diminta untuk disikapi secara kritis.
“Kami tidak mentoleransi jika ada kader atau pengurus yang tidak patuh pada garis komando dan aturan organisasi,” tegas Wahyu.
Pernyataan ini sekaligus merespons munculnya dukungan terbuka dari salah satu kader di tingkat DPAC Balongbendo, Moch Ali, yang sebelumnya menyatakan dukungan penuh kepada H. Subandi.
Dalam pernyataannya, Ali menilai kepemimpinan Subandi berdampak positif bagi kader akar rumput dan berharap yang bersangkutan kembali memimpin DPC PKB Sidoarjo.
Namun, DKC Garda Bangsa Sidoarjo memastikan sikap resmi organisasi tetap tegak lurus pada kebijakan partai dan hanya mendukung kader internal yang masih aktif. Klarifikasi ini diharapkan menghentikan spekulasi sekaligus mencegah penyalahgunaan nama organisasi dalam dinamika politik internal. (Red-Garudasatunews)
