SURABAYA, Garudasatunews.id – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera mengubah pola penanganan kekeringan dari pendekatan darurat menjadi sistem mitigasi jangka panjang. Desakan tersebut disampaikan menyusul ancaman fenomena Strong El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 dan mulai memberikan dampak di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Menurut Eddy, kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau menunjukkan persoalan belum tertangani secara mendasar. Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu contoh wilayah yang hampir setiap tahun menghadapi krisis air bersih, terutama di sejumlah desa di Kecamatan Lumbang seperti Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang.
“Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya,” ujar Eddy, Jumat (7/8/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan terhadap efektivitas kebijakan penanganan kekeringan yang selama ini lebih berorientasi pada respons darurat. Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dinilai hanya mampu mengurangi dampak sesaat tanpa menyelesaikan persoalan utama berupa keterbatasan infrastruktur sumber daya air.
Eddy menegaskan pemerintah perlu mengalihkan fokus kebijakan pada pembangunan sistem penyediaan air yang berkelanjutan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan ketika musim kemarau tiba.
“Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat,” tegasnya.
Selain menyoroti pola penanganan, Eddy juga meminta Pemprov Jawa Timur mengambil peran lebih besar dalam membantu daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal maupun teknis untuk mengatasi persoalan kekeringan. Menurutnya, intervensi pemerintah provinsi diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada langkah-langkah sementara.
Ia mendorong percepatan pembangunan berbagai infrastruktur sumber daya air, mulai dari embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, hingga konservasi daerah tangkapan air sebagai strategi jangka panjang menghadapi ancaman kekeringan yang berulang.
“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur juga menilai mitigasi kekeringan perlu dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor. Keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, hingga pemerintah desa dinilai menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif.
Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat, memperkuat ketahanan sumber daya air, sekaligus mengurangi risiko terhadap sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.
Eddy menegaskan bahwa ancaman kekeringan saat ini tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai dampak perubahan cuaca musiman, melainkan menjadi tantangan tata kelola pemerintahan yang membutuhkan kebijakan strategis, investasi infrastruktur, serta perencanaan berkelanjutan.
“Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi sudah menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan,” pungkasnya.
(Red-Garudasatunews)
