BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Musyawarah Cabang (Muscab) ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso berlangsung dengan skema baru yang memusatkan kekuasaan pada tim formatur, memunculkan sorotan terhadap transparansi dan demokrasi internal partai.
Dalam mekanisme yang diterapkan, peserta Muscab tidak lagi memilih ketua secara langsung. Forum hanya menetapkan lima formatur dari unsur DPC dan PAC, yang kemudian digabung dengan masing-masing satu perwakilan dari DPW dan DPP untuk menentukan nama calon ketua dan sekretaris.
Pengurus DPW PPP Jawa Timur, Imam Tahir, menyebut perubahan ini sebagai penyesuaian sistem organisasi. Namun ia menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), mengacu pada kewenangan administratif yang diatur melalui SK Kementerian Hukum dan HAM.
“Formatur hanya mengusulkan. Penetapan tetap di DPP karena SK kepengurusan diterbitkan oleh pusat,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Struktur pemilihan ini memicu pertanyaan terkait ruang partisipasi kader di tingkat bawah. Dari total 23 Pimpinan Anak Cabang (PAC), hanya 21 yang memiliki hak suara setelah dua PAC dinyatakan nonaktif akibat masa berlaku SK berakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi komposisi dukungan dalam pemilihan formatur.
Pemilihan formatur sendiri mensyaratkan dukungan mayoritas 50 persen plus satu. Skema paket juga dimungkinkan, di mana lima nama formatur diajukan sekaligus dan harus mengantongi dukungan mayoritas untuk disahkan.
Sejumlah PAC yang tidak aktif tetap diizinkan hadir dalam forum, namun tanpa hak suara. Situasi serupa berlaku bagi PAC yang mengalami kekosongan kepengurusan, baik karena ketua wafat, mundur, atau berpindah ke struktur di atasnya. Minimnya kejelasan regenerasi kepengurusan di tingkat PAC menjadi catatan tersendiri dalam proses ini.
Dua nama yang mencuat dalam bursa calon ketua adalah Barri Sahlawi Zain dan Syaiful Bahri Husnan. Namun, arah dukungan dinilai sangat bergantung pada komposisi formatur terpilih, yang berpotensi mengunci peluang kandidat sejak awal.
“Komposisi formatur akan sangat menentukan. Jika didominasi kelompok tertentu, arah usulan bisa dipastikan,” kata Imam.
Di sisi lain, intervensi penuh DPP dalam penentuan akhir dinilai mempertegas sentralisasi kekuasaan di tubuh partai, sekaligus menyisakan pertanyaan soal independensi hasil Muscab.
Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam sambutannya menekankan pentingnya soliditas internal partai untuk mendukung pembangunan daerah. Ia mendorong agar Muscab tidak sekadar menjadi forum formalitas, melainkan menghasilkan kepengurusan yang mampu bekerja nyata.
Meski demikian, dinamika yang berkembang dalam Muscab kali ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan yang berpotensi memengaruhi hasil akhir, terutama dengan dominasi peran formatur dan kendali penuh DPP dalam penetapan pimpinan.
(Red-Garudasatunews)
