SURABAYA, Garudasatunews.id – Anggota DPRD Kota Surabaya Faris Abidin mendorong mahasiswa agar aktif mengawal kebijakan publik dengan mengedepankan data, kajian, serta solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut Faris, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Peran tersebut dinilai tidak cukup dilakukan melalui kritik, tetapi harus diperkuat dengan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dorongan tersebut menempatkan mahasiswa bukan sekadar sebagai kelompok yang menyampaikan aspirasi, melainkan bagian dari ekosistem pengawasan publik. Data yang akurat dinilai penting agar kritik terhadap kebijakan tidak berhenti pada opini, tetapi mampu menunjukkan persoalan sekaligus menawarkan alternatif penyelesaian.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, keterlibatan masyarakat dan kelompok akademik menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan kebijakan berjalan transparan serta sesuai kebutuhan warga. Prinsip keterbukaan informasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Faris menilai mahasiswa mempunyai modal intelektual untuk melakukan pengawalan tersebut melalui penelitian, diskusi, kajian kebijakan, hingga penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Pendekatan berbasis data juga menjadi penting karena kebijakan publik memiliki dampak luas. Kesalahan dalam membaca persoalan dapat berujung pada program yang tidak tepat sasaran. Karena itu, proses pengawasan perlu dilakukan dengan melihat fakta lapangan, indikator keberhasilan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan diharapkan tetap berada dalam koridor akademik dan demokratis. Kritik perlu disampaikan secara proporsional dengan membedakan antara fakta, analisis, dan opini sehingga tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan.
Pesan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengawalan kebijakan publik membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah, serta lembaga legislatif. Pemerintah membutuhkan kritik sebagai bahan evaluasi, sementara masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Bagi mahasiswa, ruang partisipasi tersebut dapat menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan akademik secara langsung. Kajian berbasis data dapat digunakan untuk menguji apakah sebuah kebijakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat atau justru memerlukan evaluasi.
Dengan demikian, pengawasan kebijakan publik tidak berhenti pada kritik terhadap keputusan pemerintah. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kritik memiliki dasar data yang kuat dan diikuti tawaran solusi yang realistis.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun budaya kebijakan publik yang lebih terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
