Enam Juta Warga Belum Punya e-KTP, Jember Jadi Sorotan

oleh -26 Dilihat
oleh
Enam Juta Warga Belum Punya e-KTP, Jember Jadi Sorotan
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, saat berkunjung ke Jember, 6 Agustus 2026.
banner 468x60

JEMBER, Garudasatunews.id – Sekitar enam juta warga Indonesia yang telah wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga kini belum melakukan perekaman data kependudukan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat, sementara Kabupaten Jember dinilai berhasil menghadirkan terobosan pelayanan melalui Program Peta Cinta (Pelayanan Tuntas Cetak KTP Elektronik di Kecamatan) untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, saat kunjungan kerja ke Jember, Kamis (6/8/2026), menyebut inovasi tersebut layak menjadi contoh bagi daerah lain karena mampu mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat kecamatan.

Menurut Teguh, dari total 290,1 juta penduduk Indonesia, sebanyak 214 juta jiwa telah memenuhi syarat wajib memiliki e-KTP. Dari jumlah tersebut, sekitar 208 juta jiwa atau 97,5 persen telah melakukan perekaman data. Namun masih tersisa sekitar enam juta warga yang belum terekam sehingga membutuhkan percepatan pelayanan melalui inovasi di daerah.

“Artinya 97,5 persen penduduk Indonesia itu sudah rekam KTP,” ujar Teguh.

Data tersebut menunjukkan capaian nasional terus meningkat, namun pemerintah masih menghadapi tantangan untuk menjangkau seluruh warga yang belum memiliki dokumen kependudukan. Karena itu, inovasi pelayanan berbasis kecamatan dinilai menjadi strategi efektif dalam mempercepat penyelesaian target nasional.

Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah yang memperoleh apresiasi. Dari sekitar 2,6 juta penduduk, sebanyak 2,039 juta jiwa merupakan penduduk wajib memiliki e-KTP dan sekitar 97 persen telah melakukan perekaman.

“Luar biasa. Apalagi nanti dengan inovasi Peta Cinta, akan cepat diselesaikan, tinggal sedikit lagi tiga persen. Insyaallah,” kata Teguh.

Ia menegaskan kepemilikan e-KTP bukan sekadar urusan administrasi, melainkan hak dasar setiap warga negara yang menjadi syarat untuk memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga pelayanan pemerintahan lainnya.

“Karena itu adalah hak setiap warga negara dan negara wajib hadir,” tegasnya.

Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Program Peta Cinta juga dinilai sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, akurat, transparan, dan tanpa biaya.

“Hadirnya pelayanan adminduk itu memang harus cepat, tepat, akurat, mudah, membahagiakan, dan gratis,” ujarnya.

Dari sisi dukungan daerah, Teguh juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat sarana administrasi kependudukan, termasuk melalui hibah blanko e-KTP. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“Dukungan anggaran luar biasa. Di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur, sarana dan prasarananya mungkin ada yang bagus-bagus juga, tapi yang sudah hibah blanko KTP elektronik adalah Kabupaten Jember. Insyaallah walaupun sudah hibah, kami akan tetap memenuhi kewajiban dari pusat,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Jember-Lumajang, Muhammad Khozin, menilai peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember selama dua tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Program Peta Cinta harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur agar pelayanan tetap optimal di seluruh kecamatan.

Menurut Khozin, percepatan kepemilikan e-KTP memerlukan dukungan tiga faktor utama, yakni ketersediaan blanko, perangkat perekaman yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten.

“Yang pertama adalah blanko, kemudian alat perekaman, dan yang ketiga sumber daya manusia yang mumpuni,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bahwa keberhasilan inovasi pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya bergantung pada program yang dijalankan, tetapi juga pada konsistensi penyediaan sarana, prasarana, dan SDM agar target kepemilikan e-KTP secara nasional dapat tercapai secara menyeluruh.

(Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.