JAKARTA, Garudasatunews.id – Kegamangan elite politik dan melemahnya arah gerakan masyarakat sipil menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar di Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah narasumber menilai kondisi demokrasi saat ini mengalami stagnasi, memicu dorongan pembentukan Kongres Rakyat sebagai upaya konsolidasi kekuatan sipil.
Pengamat politik Danial Indrakusuma menilai gerakan masyarakat sipil belum bertransformasi menjadi kekuatan politik yang efektif. Ia menyebut gerakan yang ada masih sebatas advokasi tanpa kemampuan mengubah kebijakan secara signifikan.
“Saat ini gerakan masyarakat sipil harus berevolusi menjadi kekuatan, bukan sekadar mengawal. Tanpa itu, mobilisasi besar sekalipun tidak akan berdampak,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD), Senin (20/4/2026).
Menurutnya, fragmentasi kekuatan politik menjadi kendala utama. Hingga kini belum ada figur atau organisasi yang mampu menyatukan berbagai elemen gerakan menjadi kekuatan nasional yang solid.
Danial juga menekankan perlunya regenerasi kepemimpinan dengan melibatkan generasi muda. Ia menilai generasi pascareformasi memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melanjutkan agenda perubahan, mengingat sebagian aktor lama kini justru berada dalam struktur kekuasaan yang dikritik.
Meski potensi mobilisasi massa dinilai meningkat, termasuk pada aksi-aksi besar dalam beberapa tahun terakhir, kondisi tersebut belum mampu dikapitalisasi menjadi kekuatan politik terorganisir. Ketiadaan struktur kepemimpinan yang kuat disebut menjadi titik lemah utama.
Dorongan pembentukan Kongres Rakyat pun mencuat sebagai solusi konsolidasi. Forum tersebut diharapkan mampu menyatukan visi, strategi, serta arah gerakan masyarakat sipil agar lebih terstruktur dan berdampak.
Di sisi lain, Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro menyoroti ketidakpastian arah kebijakan di kalangan elite politik. Sejumlah kebijakan strategis dinilai tidak matang dan berujung pada pembatalan setelah menuai polemik publik.
Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan elite politik lebih fokus pada penyelamatan posisi dibanding merumuskan kebijakan jangka panjang. Tekanan dari kelompok sipil disebut menjadi faktor utama yang memaksa pembatalan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Pandangan kritis juga disampaikan budayawan Bambang Isti Nugroho yang menilai demokrasi saat ini semakin menjauh dari rakyat. Ia menyoroti kuatnya praktik transaksional yang membuat proses politik didominasi kepentingan uang, bukan aspirasi publik.
Menurutnya, gerakan masyarakat sipil tidak cukup kuat menghadapi sistem yang semakin formalistik dan elitis. Bahkan, upaya pengorganisasian politik di tingkat bawah disebut menghadapi berbagai hambatan struktural.
Diskusi yang juga menghadirkan akademisi, aktivis, dan politisi ini menegaskan perlunya pembenahan mendasar dalam sistem demokrasi. Tanpa konsolidasi gerakan sipil dan kejelasan arah politik, kondisi stagnasi dinilai berpotensi terus berlanjut. (Red-Garudasatunews)
