KEDIRI, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Kediri mulai memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui proses verifikasi dan validasi terhadap lebih dari 36 ribu kepala keluarga penerima bantuan sosial kategori desil 1 hingga desil 4. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait dugaan bantuan sosial yang selama ini dinilai belum tepat sasaran.
Dinas Sosial Kota Kediri menerjunkan lebih dari 100 petugas gabungan dari unsur TRC, Tagana, dan relawan sosial untuk melakukan pendataan secara langsung ke rumah warga. Verifikasi dijadwalkan berlangsung mulai 18 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan metode door to door guna memastikan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Muttaqin mengakui masih banyak persoalan dalam penyaluran bantuan sosial akibat perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis. Menurutnya, ada warga yang sebelumnya layak menerima bantuan namun kini dinilai sudah mampu, sementara warga lain justru belum masuk dalam daftar penerima meski kondisi ekonominya memburuk.
“Selama ini masih ada aduan terkait bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran. Tantangan terbesar adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat dinamis,” ujar Imam.
Dalam proses pendataan, petugas melakukan pencocokan identitas keluarga, kondisi tempat tinggal hingga tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung. Seluruh petugas disebut telah dibekali surat tugas resmi dan arahan teknis sebelum diterjunkan ke lapangan.
Imam menegaskan pelaksanaan survei tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat waspada terhadap potensi penyalahgunaan oleh oknum yang mengatasnamakan petugas pendataan bansos.
“Pelaksanaan survei ini gratis dan dilakukan secara profesional agar hasil pendataan benar-benar akurat,” katanya.
Hasil verifikasi nantinya akan diserahkan ke Kementerian Sosial sebelum dilakukan pemeringkatan ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Pemerintah daerah disebut tidak memiliki kewenangan menentukan daftar akhir penerima bantuan sosial karena seluruh proses pemeringkatan berada di tangan pemerintah pusat.
Selain pemutakhiran data, pemerintah juga akan memasang stiker khusus pada rumah warga kategori desil 1 sebagai penanda keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Kebijakan tersebut diklaim untuk meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah pengawasan penyaluran bantuan di lapangan.
Dinas Sosial Kota Kediri mengimbau warga menyiapkan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK saat petugas datang melakukan survei. Pemerintah juga meminta keterlibatan RT dan RW agar proses verifikasi berjalan cepat serta meminimalisasi potensi kesalahan data penerima bantuan sosial.
(Red-Garudasatunews)
