SURABAYA, Garudasatunews.id – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan meminta Pemerintah Kota Surabaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan di tengah perlambatan ekonomi nasional dan tekanan global.
Hal itu disampaikan Eri dalam Focus Group Discussion (FGD) “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” yang digelar Forum Wartawan Surabaya di Hotel Aria Centra, Jumat (6/2/2026).
Eri menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh berjalan tanpa pemerataan. Menurutnya, perlambatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor berpotensi menekan ketahanan fiskal daerah.
“Pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan bersamaan,” kata Eri.
Ia menilai belanja pemerintah menjadi penopang utama ekonomi Surabaya saat penopang lain melemah. Karena itu, efektivitas belanja harus dijaga agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Eri menekankan pembangunan infrastruktur strategis dan program bantuan sosial tidak perlu dipertentangkan. Bantuan sosial menjaga konsumsi warga, sementara infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Government spending masih jadi penyangga utama, tapi harus benar-benar optimal,” ujarnya.
Di sektor transportasi publik, DPRD Surabaya mendorong komitmen pembiayaan jangka panjang melalui Perda Transportasi Umum. Aturan ini diharapkan mengunci alokasi minimal 5 persen APBD untuk pengembangan transportasi seperti Suroboyo Bus dan Wirawiri.
Menurut Eri, kebutuhan anggaran transportasi publik mencapai sekitar Rp660 miliar per tahun sehingga memerlukan kepastian hukum. “Transportasi umum mahal, karena itu anggarannya harus dikunci,” katanya.
Terkait parkir, Eri menyebut persoalan tersebut bersifat sistemik. Ia mendorong perluasan digitalisasi parkir non-tunai di 78 titik guna menekan kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi, tanpa menghilangkan layanan tunai bagi warga tertentu.
“Belum ada kota yang target parkirnya tercapai. Artinya ini masalah sistemik,” ujarnya.
Eri juga mendorong reformasi pengelolaan aset daerah agar lebih transparan dan menarik minat investor. Zonasi yang jelas dan keterbukaan harga aset dinilai dapat mempercepat masuknya investasi ke Surabaya.
Selain itu, ia menekankan pengendalian banjir berbasis resiliensi dengan mengutamakan adaptasi kota terhadap anomali cuaca melalui solusi berbasis alam dan infrastruktur hijau.
“Yang dikejar bukan nol banjir, tetapi kemampuan kota beradaptasi,” kata Eri.(Red-Garudasatunews)
