PROBOLINGGO, Garudasatunews.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo membantah keras isu pemangkasan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru ngaji hingga 50 persen yang beredar di tengah masyarakat. Klarifikasi ini muncul setelah polemik tersebut memicu keresahan publik.
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shinta, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada keputusan resmi terkait pemotongan anggaran tersebut. Ia menyebut informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta pembahasan anggaran.
“Tidak ada kebijakan pemangkasan 50 persen. Justru kami di Banggar berupaya mempertahankan anggaran itu,” ujarnya usai audiensi dengan GP Ansor, Rabu (6/5/2026).
Namun demikian, Shinta tidak menampik adanya tekanan efisiensi anggaran di sejumlah sektor. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari dinamika pembahasan anggaran yang masih berlangsung.
Meski ada tekanan efisiensi, DPRD mengklaim sektor pendidikan keagamaan tetap menjadi prioritas. Banggar disebut berupaya menahan agar tidak terjadi pengurangan signifikan, khususnya terhadap honor guru ngaji.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi proses penganggaran. DPRD membuka ruang pengawasan masyarakat dan meminta publik turut mengawal jalannya pembahasan.
Dalam pertemuan dengan GP Ansor, disepakati pengawalan akan difokuskan pada dua momentum krusial, yakni Perubahan Anggaran dan Kebutuhan (PAK) serta pembahasan anggaran murni tahun 2027.
Di sisi lain, GP Ansor Kota Probolinggo menegaskan tidak akan berhenti pada klarifikasi semata. Ketua GP Ansor, Salamul Huda, menyatakan pihaknya akan terus memantau hingga realisasi anggaran benar-benar terbukti.
“Kami akan kawal sampai terealisasi. Jika tidak, kami akan bersuara,” tegasnya.
Sejumlah kalangan menilai, polemik ini menunjukkan adanya celah komunikasi dalam proses penganggaran yang berpotensi memicu disinformasi. Publik kini menanti konsistensi DPRD dalam menjaga alokasi anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya guru ngaji.
Hingga saat ini, belum ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya pemangkasan. Namun, proses pembahasan yang masih berjalan membuat isu ini tetap menjadi perhatian publik. (Red-Garudasatunews)
