PASURUAN, Garudasatunews.id – DPRD Kabupaten Pasuruan resmi membatalkan rencana pembelian mobil dinas bagi pimpinan dewan pada tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil di tengah tekanan kondisi keuangan daerah yang menuntut efisiensi, sekaligus memunculkan sorotan terhadap prioritas belanja sebelumnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyatakan pembatalan tersebut merupakan langkah penyesuaian terhadap situasi fiskal yang dinilai belum stabil. Kebijakan ini juga disebut sebagai bentuk dukungan terhadap program efisiensi yang digaungkan pemerintah.
“Kita melihat kondisi saat ini memang belum tepat untuk pengadaan tersebut,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Langkah pembatalan ini sekaligus menegaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan dinas sebelumnya sempat masuk dalam agenda belanja, sebelum akhirnya mendapat tekanan dari kondisi ekonomi dan sorotan publik. Aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan aktivis dan mahasiswa, disebut turut mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kendaraan operasional kini dialihkan ke sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan. DPRD mengklaim pergeseran ini lebih berdampak langsung bagi masyarakat dibandingkan belanja fasilitas pejabat.
“Anggaran dialihkan ke program yang lebih dirasakan masyarakat,” kata Samsul.
Meski demikian, keputusan ini juga membuka pertanyaan mengenai perencanaan anggaran awal yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi fiskal. Fakta bahwa pengadaan mobil dinas sempat direncanakan menunjukkan adanya celah dalam penentuan skala prioritas belanja daerah.
DPRD menyatakan komitmennya untuk menunda belanja yang bersifat sekunder hingga kondisi keuangan daerah kembali stabil. Sinergi dengan pihak eksekutif disebut akan diperkuat untuk memastikan kebijakan efisiensi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar tepat sasaran.
“Kami akan terus mengawal agar kebijakan efisiensi ini berjalan efektif,” tegasnya.
Kebijakan ini menjadi ujian konsistensi DPRD dalam menjaga akuntabilitas anggaran, sekaligus indikator sejauh mana tekanan publik mampu mempengaruhi arah kebijakan fiskal di daerah.
(Red-Garudasatunews)
