PACITAN, Garudasatunews.id – Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, mengkritik keras penggunaan label “Keluarga Pra Sejahtera” pada rumah penerima bantuan sosial. Menurutnya, istilah tersebut terlalu halus dan berpotensi mengaburkan kondisi kemiskinan yang sebenarnya ingin disasar pemerintah.
Rudi menilai pemerintah daerah perlu bersikap lebih jujur dan tegas dalam pelabelan bansos. Ia mengusulkan agar stiker bantuan secara gamblang mencantumkan istilah “Warga Miskin” demi mendorong transparansi dan ketepatan sasaran di tingkat desa.
“Kalau memang miskin, tulis saja ‘warga miskin’. Jangan pakai istilah ‘pra sejahtera’ yang multitafsir,” tegas Rudi, Jumat (30/1/2026).
Ia menambahkan, pelabelan yang lugas juga bisa menjadi alat kontrol sosial. Warga yang ekonominya sudah membaik diharapkan merasa tidak pantas jika masih menerima bantuan dan secara sukarela mengajukan pencabutan.
“Kalau sudah tidak layak tapi masih dapat, setelah dipasang stiker bisa malu dan mengusulkan dicoret. Itu justru lebih sehat,” ujarnya.
Menindaklanjuti polemik tersebut, Komisi II DPRD Pacitan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mengevaluasi teknis labelisasi sebelum diterapkan secara luas. Legislator menekankan validasi data harus merujuk parameter resmi kementerian dan hasil verifikasi lintas sektoral.
“Data sudah jelas. Bantuan ini untuk masyarakat miskin. Jadi jangan pakai istilah yang melemahkan makna,” tandas Rudi.
Kebijakan labelisasi sendiri diatur dalam Surat Edaran Nomor 400.9.1/1236/SE/DINSOS/2025 tertanggal 29 Desember 2025, yang mengatur penempelan stiker di rumah KPM penerima PKH, BPNT/Sembako, dan bansos lainnya. Namun, pilihan frasa “Keluarga Pra Sejahtera” kini menuai sorotan karena dinilai tidak mencerminkan realitas kemiskinan secara tegas. (Red-Garudasatunews)
