MADIUN, Garudasatunews.id – DPRD Kabupaten Madiun mendorong adanya tindakan dan sanksi tegas terhadap outlet minuman beralkohol (miras) yang menjalankan usaha tanpa mengantongi perizinan sesuai ketentuan. Penertiban dinilai penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan dalam koridor hukum sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.
Persoalan perizinan menjadi salah satu titik penting dalam pengawasan usaha di daerah. Setiap pelaku usaha tidak hanya dituntut memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga wajib mengikuti ketentuan administrasi dan regulasi yang berlaku. Karena itu, keberadaan outlet miras yang diduga tidak berizin perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang berdasarkan bukti dan prosedur hukum.
Dorongan DPRD tersebut juga menempatkan pemerintah daerah pada posisi penting dalam melakukan pengawasan. Pemeriksaan terhadap legalitas usaha, izin penjualan, lokasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peredaran minuman beralkohol menjadi bagian yang perlu dilakukan secara terukur.
Langkah penertiban tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan administratif. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah bersama aparat penegak peraturan daerah perlu memastikan sanksi diterapkan sesuai tingkat pelanggaran dan dasar hukum yang berlaku.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, pengawasan terhadap usaha yang membutuhkan perizinan juga berkaitan dengan kepastian hukum. DPRD Kabupaten Madiun sebelumnya bersama pemerintah daerah telah membahas berbagai regulasi yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam kegiatan usaha dan investasi.
Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah transparansi penertiban. Masyarakat berhak mengetahui dasar tindakan pemerintah terhadap usaha yang dinilai melanggar aturan, termasuk jenis pelanggaran, mekanisme pemeriksaan, serta dasar pemberian sanksi. Prinsip tersebut penting agar penegakan aturan tidak menimbulkan kesan tebang pilih.
Di sisi lain, pemberian sanksi harus tetap dilakukan berdasarkan proses pemeriksaan yang objektif. Status sebuah outlet sebagai usaha yang tidak berizin perlu dipastikan melalui data dan pemeriksaan resmi, sehingga tidak menimbulkan tuduhan terhadap pelaku usaha sebelum terdapat dasar yang jelas.
Dengan demikian, penertiban outlet miras tak berizin bukan semata persoalan keberadaan produk yang dijual, tetapi juga menyangkut kepatuhan perizinan, pengawasan pemerintah daerah, ketertiban umum, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
DPRD dan pemerintah daerah memiliki ruang untuk memastikan pengawasan berjalan konsisten. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum maupun administratif perlu dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Red-Garudasatunews)
