DPRD Jember Dorong Nelayan Naik Kelas

oleh -23 Dilihat
oleh
DPRD Jember Dorong Nelayan Naik Kelas
Agus Khoironi, anggota Komisi B DPRD Jember
banner 468x60

JEMBER, Garudasatunews.id – DPRD Jember mendorong Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan (KPPP) meningkatkan kapasitas nelayan di wilayah setempat. Upaya tersebut dinilai penting agar nelayan tidak hanya bergantung pada aktivitas penangkapan ikan, tetapi mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dorongan tersebut menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan sebagai salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah. Nelayan perlu mendapatkan pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap teknologi dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari sisi kebijakan, peningkatan kapasitas nelayan tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan sarana produksi. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan bantuan dan program pemberdayaan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat pesisir.

Karena itu, Dinas KPPP diharapkan lebih aktif melakukan pemetaan kebutuhan nelayan. Program yang diberikan harus berbasis kondisi lapangan, termasuk kemampuan nelayan dalam mengoperasikan teknologi, mengelola hasil tangkapan, hingga memperluas akses pemasaran.

Langkah tersebut menjadi penting karena persoalan nelayan tidak semata berkaitan dengan aktivitas melaut. Rantai ekonomi setelah ikan didaratkan juga menentukan seberapa besar nilai tambah yang diterima nelayan.

Penguatan pada sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dapat menjadi salah satu alternatif agar nelayan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada banyak sedikitnya hasil tangkapan.

DPRD juga perlu memastikan dorongan peningkatan kapasitas tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur dalam kebijakan dan anggaran daerah. Transparansi mengenai sasaran penerima program, bentuk pelatihan, anggaran, serta hasil yang dicapai menjadi bagian penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi nelayan dalam menentukan program. Kebutuhan nelayan di lapangan dapat berbeda berdasarkan wilayah, jenis alat tangkap, kondisi perairan, hingga akses terhadap pasar.

Dengan pendekatan tersebut, program peningkatan kapasitas diharapkan tidak sekadar menghasilkan pelatihan, tetapi mampu menciptakan nelayan yang lebih mandiri, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki daya tawar ekonomi yang lebih kuat.

Dorongan DPRD ini sekaligus menjadi momentum bagi Dinas KPPP untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan nelayan yang selama ini berjalan. Ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah kegiatan atau bantuan yang disalurkan, melainkan sejauh mana program tersebut berdampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan nelayan Jember.

(Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.