SURABAYA, Garudasatunews.id — DPRD Jawa Timur mendorong realisasi tambahan subsidi bunga Program Kredit Sejahtera (Prokesra) sebesar Rp19 miliar dalam Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur 2026. Anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar membuka akses pembiayaan baru bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dorongan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika, usai rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap P-APBD Jatim 2026, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, Prokesra telah diakomodasi dalam perubahan anggaran tahun 2026 dan menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha mikro.
Tambahan subsidi bunga Rp19 miliar melalui Bank UMKM Jatim, kata Yudha, harus diarahkan secara tegas untuk memperluas jumlah penerima manfaat, terutama nasabah baru. Ia mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut tidak hanya berputar pada penerima pembiayaan yang telah mendapatkan akses sebelumnya.
“Penambahan subsidi bunga di Bank UMKM harus betul-betul dipergunakan untuk nasabah baru Prokesra. Dengan begitu, semakin banyak pelaku usaha mikro yang mendapatkan akses pembiayaan dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya,” tegas Yudha.
Melalui Prokesra, pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan, yakni sekitar 3 persen per tahun. Skema tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro memperoleh tambahan modal di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan.
Bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK, program kredit bersubsidi ini juga dipandang dapat menjadi salah satu alternatif untuk memulai usaha mandiri. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketepatan sasaran, kemudahan akses, serta pengawasan terhadap proses penyaluran pembiayaan.
Persoalan tersebut menjadi titik penting dalam realisasi anggaran Rp19 miliar. DPRD Jatim menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapan, melainkan dari seberapa luas pembiayaan tersebut menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan modal usaha.
Yudha menyebut, di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan munculnya kasus PHK, akses permodalan dengan bunga rendah dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk membangun usaha kecil sebagai sumber penghidupan baru.
Selain penguatan UMKM, Fraksi Golkar DPRD Jatim juga mendorong agar tambahan anggaran dalam P-APBD 2026 diarahkan kepada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penguatan ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Alokasi anggaran, menurutnya, perlu mempertimbangkan kondisi daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata. Dengan demikian, perubahan APBD tidak hanya menjadi instrumen penyesuaian fiskal, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Dorongan realisasi Prokesra Rp19 miliar kini menjadi perhatian dalam pelaksanaan P-APBD Jatim 2026. Tantangan berikutnya berada pada tahap implementasi: memastikan subsidi bunga benar-benar sampai kepada nasabah baru, UMKM yang membutuhkan modal, serta masyarakat terdampak PHK yang ingin membangun kembali sumber penghidupan melalui usaha mandiri.
DPRD Jatim juga terus mendorong keberlanjutan skema pembiayaan tersebut sambil membahas pengembangan model pembiayaan untuk tahun anggaran 2027.
(Red-Garudasatunews)
