SURABAYA, Garudasatunews.id – DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan penerimaan pajak, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset daerah secara produktif. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan.
Optimalisasi tersebut tidak cukup dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kekayaan daerah yang dimiliki mampu memberikan manfaat ekonomi dan kontribusi nyata terhadap kas daerah.
Pajak Daerah dan Potensi Pendapatan
Sektor pajak tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan PAD Jawa Timur. Namun, upaya peningkatan penerimaan perlu disertai evaluasi terhadap efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak, serta pemetaan potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi penerimaan yang terukur dan berbasis data agar peningkatan PAD tidak semata-mata bergantung pada penambahan beban masyarakat. Perbaikan pelayanan, pengawasan, dan optimalisasi potensi pajak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Kinerja BUMD Perlu Dievaluasi
Selain pajak, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar melalui pengelolaan usaha yang efisien, profesional, dan berorientasi pada hasil. Perusahaan milik daerah perlu dievaluasi berdasarkan kinerja keuangan, produktivitas, kualitas tata kelola, serta besaran kontribusinya terhadap PAD.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi perusahaan yang telah berkinerja baik maupun yang masih membutuhkan pembenahan. Pengelolaan BUMD harus berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar modal serta aset yang dimiliki daerah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pengawasan juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan bisnis perusahaan daerah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi tetap memperhatikan fungsi pelayanan publik sesuai bidang usahanya.
Aset Daerah Jangan Dibiarkan Tidak Produktif
Pemanfaatan aset daerah menjadi aspek lain yang perlu mendapat perhatian. Tanah, bangunan, dan berbagai kekayaan milik pemerintah daerah berpotensi menghasilkan pendapatan apabila dikelola secara tertib, legal, dan sesuai peruntukannya.
Inventarisasi aset, kepastian status hukum, serta evaluasi pemanfaatan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikaji untuk penggunaan produktif melalui mekanisme yang sah, dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
Transparansi dalam pengelolaan aset juga menjadi faktor penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan, sengketa, maupun hilangnya peluang pendapatan daerah.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Dorongan optimalisasi PAD perlu diikuti dengan keterbukaan informasi mengenai target, realisasi penerimaan, kontribusi BUMD, serta hasil pemanfaatan aset daerah. Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah memberikan manfaat nyata.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga perlu memastikan setiap strategi peningkatan pendapatan memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak berhenti pada target anggaran, tetapi tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
Penguatan PAD melalui pajak, BUMD, dan aset daerah pada akhirnya membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan masyarakat. Pengelolaan yang profesional, transparan, serta bertanggung jawab diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Jawa Timur tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
