SURABAYA, Garudasatunews.id – Anggota DPRD Jawa Timur Ubaidillah menyampaikan duka dan keprihatinan atas ledakan rumah produksi petasan di Dusun Mimbo, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Insiden tersebut mengakibatkan 12 rumah warga rusak dan memicu kepanikan di tengah masyarakat.
“Saya menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga terdampak. Ini musibah serius yang tidak boleh dianggap biasa,” ujar Ubaidillah, Jumat (20/2/2026).
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan itu menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bagi sistem pengawasan dan regulasi bahan peledak di Jawa Timur. Ia mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah maupun aturan teknis terkait produksi petasan dan bahan peledak.
“Perlu sinkronisasi dengan regulasi nasional, termasuk ketentuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar pengawasan benar-benar solid,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Ubaidillah juga meminta aparat menelusuri legalitas produksi dan penyimpanan bahan peledak di lokasi kejadian. Jika ditemukan aktivitas tanpa izin, ia menilai hal itu sebagai kelalaian serius yang harus ditindak tegas.
“Kita harus pastikan ada atau tidaknya izin usaha. Jika ilegal, tidak boleh ada toleransi,” katanya.
Dalam aspek penegakan hukum, ia mendorong aparat bertindak tegas terhadap produsen maupun distributor bahan peledak ilegal. Proses hukum, menurutnya, harus transparan dan menjangkau seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemasok bahan berbahaya, dengan koordinasi bersama Kejaksaan Republik Indonesia hingga tahap persidangan.
Selain itu, Ubaidillah meminta audit kesiapsiagaan tanggap darurat di tingkat desa serta evaluasi respons cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama pemerintah provinsi. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri agar tradisi penggunaan petasan tidak berujung pada korban dan kerusakan.
Ia memastikan akan mendorong hearing dengan organisasi perangkat daerah terkait serta membuka ruang partisipasi publik guna memastikan pengawasan dan perbaikan regulasi berjalan konkret dan berkelanjutan. (Red-Garudasatunews)
