SURABAYA, Garudasatunews – Pemerintah Kota Surabaya menggencarkan penerapan sistem parkir non-tunai menggunakan e-money dan QRIS untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono menilai kebijakan tersebut sebagai langkah tepat karena sistem parkir konvensional dengan karcis sobek dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
“Parkir pakai karcis sobek itu sudah tidak umum dan tidak sesuai kebutuhan saat ini,” ujar Baktiono, Selasa (3/2/2026).
Ia menyebut digitalisasi pembayaran parkir penting untuk menciptakan efisiensi sekaligus memperkecil potensi kebocoran pendapatan. Menurutnya, sistem pembayaran elektronik dapat langsung terhubung dengan kas daerah atau Badan Pendapatan Daerah.
“Mayoritas masyarakat sudah memiliki handphone dan mobile banking, sehingga pembayaran elektronik sangat memungkinkan dan bisa mengurangi kebocoran,” katanya.
Baktiono menambahkan, Pemkot Surabaya saat ini aktif mendorong penggunaan e-money dan QRIS agar proses pembayaran parkir lebih cepat dan mudah.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penerapan parkir non-tunai masih memerlukan proses evaluasi, adaptasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Meski mendorong digitalisasi, Pemkot Surabaya tetap menyediakan opsi pembayaran tunai sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang melarang penolakan pembayaran menggunakan Rupiah.
“Karena sempat ada penolakan warga, saat ini kami sediakan beberapa pilihan, QRIS, e-tol, dan parkir berlangganan,” kata Eri.(Red-Garudasatunews)
