BANGKALAN, Garudasatunews.id – Aksi pemangkiran massal sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna DPRD Bangkalan agenda penyampaian Nota Pengantar R-APBD 2027 pada Senin (5/10/2026) berbuntut panjang. Praktik mewakilkan kehadiran kepada bawahan tersebut menuai kritik tajam dari pimpinan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H. Fatkhurrahman, menyayangkan kebiasaan para kepala dinas yang terkesan mengabaikan forum resmi pembahas anggaran daerah tersebut.
“Saya sering melihat perwakilan dari bawahan kepala OPD. Ketika ada paripurna dan kepala OPD diundang, semestinya hadir secara langsung sesuai undangan, bukan diwakili,” tegas Fatkhurrahman pada Selasa (6/10/2026).
Sorotan tajam politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa H. Kur ini tertuju pada Inspektorat Bangkalan. Pimpinan Inspektorat dinilai gagal memberikan keteladanan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran ikut mengutus bawahan.
“Inspektorat seharusnya memberikan contoh karena bertanggung jawab atas seluruh OPD. Baik tingkat kehadiran maupun kinerja merupakan tugas Inspektorat untuk menindak,” lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Fatkhurrahman menilai sikap minim apresiasi ini sangat disayangkan. Pasalnya, Nota Pengantar R-APBD 2027 dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far. Namun, forum justru lebih banyak diisi oleh jajaran kepala bidang dan staf.
“Sangat tidak elok ketika Wakil Bupati menyampaikan rancangan APBD di depan kabid dan staf. Ini seakan tidak menghargai agenda yang disampaikan oleh pimpinan daerah,” ujarnya.
Berdasarkan data kehadiran di ruang sidang paripurna gedung legislatif, hanya terdapat lima pejabat eselon II yang hadir secara langsung. Mereka adalah Kepala Bakesbangpol Moh. Ya’kub, Kepala BKPSDA Ari Murfianto, Kasatpol PP Moh. Hasbullah, Kepala DPMPTSP Rizal Moris, serta Kabag Hukum dan Keorganisasian Masyhudunnury. (Red-Garudasatunews)
