BANYUWANGI, Garudasatunews.id – Kemacetan berkepanjangan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mendorong anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan untuk mempercepat peningkatan kapasitas serta pembangunan dermaga di dua pelabuhan yang menjadi jalur utama penghubung Pulau Jawa dan Bali.
Rapat koordinasi berlangsung di Kantor ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Sabtu (11/7/2026), dengan melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, ASDP Indonesia Ferry, KSOP Tanjungwangi, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, DPP Gapasdap, DPP Organda, DPP Aptrindo, unsur TNI-Polri, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, masing-masing pemangku kepentingan memaparkan kondisi operasional di lapangan beserta kendala yang dinilai berkontribusi terhadap kepadatan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Hasil pembahasan mengerucut pada sejumlah langkah strategis yang akan disinergikan guna meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan seluruh pihak telah menyepakati perlunya sinkronisasi kebijakan antara regulator, operator pelabuhan, pemerintah daerah, dan asosiasi pelayaran agar operasional penyeberangan dapat berjalan lebih optimal.
“Kami tengah memaksimalkan berbagai upaya untuk membantu masyarakat mengurai masalah kemacetan. Hal tersebut tentu memaksimalkan operasional,” ujar Bambang usai rapat koordinasi.
Menurut Bambang, hasil evaluasi bersama menunjukkan jumlah dermaga yang tersedia saat ini belum mampu mengimbangi pertumbuhan armada kapal maupun volume kendaraan yang melintasi Selat Bali. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan armada penyeberangan.
Sebagai langkah percepatan, rapat menyepakati usulan revitalisasi dermaga ponton menjadi dermaga Movable Bridge (MB) serta peningkatan kapasitas Dermaga MB 1, MB 2, dan MB 3 dari kemampuan menahan beban 35 ton menjadi 50 ton. Upaya tersebut diproyeksikan meningkatkan efektivitas pelayanan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pembangunan dermaga baru.
“Program peningkatan kapasitas dan penambahan dermaga ditargetkan menjadi agenda berkelanjutan yang dievaluasi setiap tahun,” kata Bambang.
Selain penguatan fasilitas di Pelabuhan Ketapang, pembahasan juga menyoroti kebutuhan penambahan kapasitas di Pelabuhan Gilimanuk. Menurut Bambang, pembangunan dermaga tambahan di sisi Bali diperlukan agar kapasitas kedua pelabuhan tetap seimbang dan mendukung kelancaran arus penyeberangan.
“Saat rapat tadi juga sudah dibicarakan, antisipasinya tentu kita mencari alternatif atau tempat yang memang layak untuk bisa dibangun tambahan dermaga yang ada di Gilimanuk. Tujuannya mengimbangi pasangannya yang ada di Ketapang, baik itu untuk Dermaga 4 maupun dermaga yang berada di area Bulusan,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian persoalan kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk melalui peningkatan infrastruktur dan koordinasi lintas instansi. Realisasi berbagai usulan yang telah dibahas akan bergantung pada proses perencanaan, penganggaran, serta kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
(Red-Garudasatunews)
