SURABAYA, Garudasatunews.id – Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Miftakhur Rokhman Habibi, mengungkap adanya laporan mengenai dugaan pembungkaman terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang menyuarakan sikap kritis terkait kepemimpinan Rektor UINSA Prof. Akhmad Muzakki.
Menurut Habibi, sebagian akademisi disebut memilih diam karena khawatir mendapatkan konsekuensi terhadap posisi maupun karier mereka. Ia menyebut terdapat laporan dari sejumlah rekan mengenai upaya menakut-nakuti agar dosen tidak ikut menyampaikan penolakan terhadap kepemimpinan rektor.
Habibi juga mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan adanya pengalaman pemberhentian pejabat kampus yang menurutnya pernah terjadi tanpa mekanisme yang transparan. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya penolakan terhadap pelantikan kembali Muzakki sebagai Rektor UINSA periode 2026-2030.
“Pembungkaman” yang dimaksud Habibi, antara lain berupa imbauan agar dosen tidak ikut dalam gerakan penolakan serta kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya sanksi. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat sebagian civitas akademika memilih melakukan self-censorship daripada menyampaikan pandangan secara terbuka.
Penolakan terhadap Muzakki sebelumnya tidak hanya datang dari mahasiswa. Sejumlah dosen juga menyampaikan keberatan terhadap kepemimpinannya. Dalam pemberitaan lain, Habibi menyebut situasi internal kampus dinilai tidak kondusif dan sejumlah dosen bahkan disebut telah meliburkan kegiatan perkuliahan.
Selain persoalan kebebasan menyampaikan aspirasi, Habibi juga menyoroti sejumlah kebijakan pada periode pertama kepemimpinan Muzakki yang menurutnya menimbulkan ketidakharmonisan di lingkungan kampus. Ia menyinggung pemberhentian sejumlah pejabat maupun tenaga kependidikan serta berbagai polemik yang dinilai membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak kampus.
Di sisi lain, penolakan terhadap rektor kembali mengemuka setelah Muzakki dilantik untuk periode kedua. Ratusan mahasiswa sebelumnya melakukan aksi di lingkungan kampus dan menyampaikan tuntutan agar kepemimpinan tersebut ditinjau kembali.
Persoalan yang kini menjadi perhatian bukan hanya mengenai pergantian pimpinan, tetapi juga bagaimana kampus memastikan ruang akademik tetap terbuka bagi kritik dan perbedaan pendapat. Dugaan pembungkaman yang disampaikan Habibi masih merupakan keterangan dari pihak yang menolak kepemimpinan rektor dan perlu dikonfirmasi kepada pihak UINSA maupun Kementerian Agama.
Habibi juga menyatakan persoalan tersebut berpotensi dibawa ke DPR RI apabila tidak mendapatkan tindak lanjut dari Kementerian Agama. Ia berharap terdapat forum yang dapat mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian atas polemik kepemimpinan UINSA.
Dalam konteks perguruan tinggi, transparansi prosedur, hak menyampaikan pendapat, serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi bagian penting agar konflik internal tidak mengganggu kegiatan pendidikan. Terlebih, keberlanjutan proses akademik menyangkut kepentingan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat luas.
Hingga laporan ini disusun, tudingan mengenai adanya pembungkaman dan ancaman sanksi terhadap akademisi perlu ditempatkan sebagai klaim yang disampaikan narasumber, bukan sebagai fakta hukum yang telah diputuskan. Klarifikasi dari pihak UINSA diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme kebijakan, dugaan tekanan terhadap akademisi, serta langkah institusi dalam merespons polemik tersebut.
(Red-Garudasatunews)
