JEMBER, Garudasatunews.id – Bupati Jember, Muhammad Fawait, meminta 2.956 jemaah haji asal Kabupaten Jember mendoakan keselamatan Presiden Prabowo Subianto dan stabilitas nasional saat berada di Tanah Suci. Permintaan tersebut memunculkan sorotan terkait muatan politis dalam momentum ibadah haji yang seharusnya bersifat personal dan spiritual.
Permintaan itu disampaikan dalam acara doa bersama dan pelepasan jemaah haji di Balai Serba Guna, Senin (4/5/2026). Dalam pernyataannya, Fawait menyinggung kondisi geopolitik global, khususnya ketidakstabilan di Timur Tengah, sebagai alasan pentingnya dukungan doa bagi pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur dan kesehatan, karena tantangan dunia hari ini luar biasa,” ujar Fawait.
Selain meminta doa untuk presiden, Fawait juga meminta jemaah mendoakan dirinya dan jajaran Pemerintah Kabupaten Jember. Ia bahkan mengaitkan doa tersebut dengan target pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, termasuk realisasi slogan “Jember Baru Jember Maju”.
Pernyataan tersebut dinilai membuka ruang perdebatan, mengingat penyampaian pesan bernuansa dukungan politik dilakukan dalam forum keagamaan resmi. Apalagi, kegiatan tersebut melibatkan ribuan jemaah yang akan menjalankan ibadah haji.
Di sisi lain, Fawait memaparkan sejumlah capaian kinerja pemerintahannya, seperti klaim pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2025 dan peningkatan pendapatan daerah. Ia juga menyoroti program beasiswa bagi ribuan pelajar, insentif guru ngaji, hingga layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) bagi warga ber-KTP Jember.
Namun, sejumlah program infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pembangunan konektivitas tol masih dalam tahap proses. Fawait meminta masyarakat bersabar, dengan alasan keterbatasan waktu dan tahapan pembangunan yang sedang berjalan.
Jemaah haji Jember dijadwalkan berangkat pada 14–16 Mei 2026 dan disebut sebagai jumlah terbesar di Jawa Timur. Mereka akan diberangkatkan melalui Kecamatan Tanggul, dengan pertimbangan efisiensi akses bagi jemaah dari wilayah pinggiran.
Di tengah berbagai klaim capaian dan rencana pembangunan, permintaan doa bagi kepala negara dan pejabat daerah dalam forum pelepasan haji ini menjadi perhatian publik. Transparansi dan batas antara kepentingan ibadah dan pesan politik menjadi isu yang terus dipantau dalam praktik pemerintahan daerah. (Red-Garudasatunews)
