SUMENEP, Garudasatunews.id – Kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan kembali mencuat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Kabupaten Sumenep. Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam, secara terbuka mengungkap disparitas yang dinilai masih nyata dirasakan masyarakat kepulauan.
“Sebagai warga kepulauan, nyata kami rasakan adanya disparitas. Adanya ketimpangan pembangunan antara kepulauan dan daratan,” tegasnya dalam forum resmi, Senin (30/03/2026).
Pernyataan tersebut menyoroti kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari 126 pulau, dengan 48 pulau berpenghuni. Namun, besarnya wilayah kepulauan dinilai belum sebanding dengan pemerataan pembangunan yang diterima masyarakat setempat.
“Pulau merupakan bagian dari Kabupaten Sumenep yang wajib diperhatikan. Selama ini masih terjadi kesenjangan pembangunan,” lanjut politisi PKB itu, menegaskan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Sorotan ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah daerah. Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, membantah adanya perlakuan berbeda antara wilayah daratan dan kepulauan. Ia menyebut pembangunan telah dilakukan secara merata, meski mengakui adanya hambatan anggaran.
“Kami juga telah melakukan pembangunan di kepulauan. Tidak ada disparitas. Persoalannya karena tahun lalu ada pemangkasan anggaran ke daerah dari pemerintah pusat. Akibatnya, beberapa pembangunan harus ditunda,” ujarnya.
Perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif ini memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas distribusi anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Klaim tidak adanya disparitas dinilai belum sepenuhnya menjawab realitas yang dirasakan masyarakat kepulauan.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan Musrenbang sebagai wadah penyerapan aspirasi publik dalam penyusunan RKPD 2027. Namun, kritik yang muncul menunjukkan bahwa persoalan klasik ketimpangan wilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
“Kami melalui forum ini berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” tandas Wakil Bupati.
Ketegangan narasi antara klaim pemerintah dan keluhan legislatif memperlihatkan adanya celah dalam implementasi kebijakan pembangunan, terutama bagi wilayah kepulauan yang selama ini kerap berada di posisi marginal.
(Red-Garudasatunews)
