JAKARTA, Garudasatunews.id – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan seleksi petugas haji dilakukan tanpa kompromi. Keikutsertaan dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPIH Arab Saudi 2026 sama sekali bukan tiket aman untuk lolos menjadi petugas haji.
Hingga Kamis (29/1/2026), sedikitnya enam peserta resmi dicoret dari diklat karena gagal memenuhi standar kesehatan dan disiplin yang diterapkan secara ketat. Pemerintah memastikan hanya petugas dengan fisik prima dan mentalitas melayani yang diberangkatkan pada musim haji 1447 H.
“Ini bukan formalitas. Ada yang gugur karena masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung. Rekomendasi dokter jelas tidak bisa ikut, langsung dicopot,” tegas Dahnil saat ditemui di Lapangan Galaxy Makodau, Jakarta.
Langkah keras ini diambil untuk menutup celah praktik “nebeng haji” dengan memanfaatkan fasilitas negara. Pemerintah menegaskan, petugas haji bukan wisatawan, melainkan pelayan jemaah yang dituntut bekerja penuh dan profesional.
Seluruh penilaian peserta sepenuhnya berada di tangan tim instruktur profesional di bawah komando Waka Diklat PPIH Arab Saudi 2026, Kolonel (Purn) Muftiono. Dahnil menegaskan tidak ada intervensi dari Menteri maupun Wakil Menteri dalam menentukan siapa yang lulus atau gugur.
Standar penilaian meliputi kehadiran 100 persen, disiplin barak, hingga kepatuhan terhadap aturan militer. Peserta yang merasa layak diperlakukan istimewa karena jabatan atau latar belakang instansi dipastikan tersingkir.
“Kalau ada yang merasa eksklusif, merasa beda sendiri, itu tidak akan lolos,” ujar Dahnil.
Ia kembali mengingatkan seluruh peserta agar meluruskan niat sejak awal. Pemerintah tidak akan mentoleransi siapa pun yang menjadikan tugas petugas haji sebagai jalan pintas berhaji.
“Niatnya harus melayani. Haji itu bonus, bukan tujuan utama. Jangan ada niat nebeng naik haji,” katanya dengan nada tegas.
Menanggapi keberatan dari peserta yang gugur, Dahnil menegaskan keputusan tim instruktur bersifat final. Keselamatan jemaah dan soliditas tim di Arab Saudi menjadi prioritas utama tanpa ruang kompromi.
“Kalau dinilai mengganggu kekompakan atau membahayakan, ya harus berhenti,” ujarnya lugas.
Upacara penutupan diklat dijadwalkan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada Jumat mendatang, sekaligus menandai kesiapan akhir petugas yang dinyatakan layak untuk melayani jutaan jemaah haji di Tanah Suci.(Red-Garudasatunews)
