JAKARTA, Garudasatunews.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendesak PT Agrinas Pangan Nusantara membatalkan rencana impor 105.000 mobil niaga dari India untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi merugikan industri nasional serta tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.
Said menilai penggunaan dana APBN untuk pengadaan kendaraan impor menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap penguatan industri otomotif nasional yang saat ini membutuhkan peningkatan permintaan agar mampu tumbuh lebih ekspansif.
Ia menegaskan belanja negara seharusnya memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat, bukan justru mengalir ke luar negeri melalui pembelian produk impor.
Menurut Said, langkah tersebut juga belum mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan rantai pasok dan industri domestik sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.
Data pertumbuhan industri manufaktur sejak 2011, kata dia, terus berada di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), padahal sektor ini seharusnya menjadi andalan dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam sekaligus penciptaan lapangan kerja.
Ia menyoroti tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi yang membutuhkan dukungan kebijakan industri untuk menyerap tenaga kerja baru. Rencana impor kendaraan dalam jumlah besar justru dinilai berpotensi menekan peluang tersebut.
Said mengutip kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memperkirakan dampak ekonomi dari kebijakan impor itu dapat menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat sekitar Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, serta mengurangi pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok sebesar Rp17,39 triliun dan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.
Ia juga mempertanyakan komunikasi Agrinas dengan pelaku industri otomotif nasional, termasuk asosiasi seperti Gaikindo, sebelum merencanakan impor dalam jumlah besar.
Menurutnya, volume pengadaan 105.000 unit hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional sepanjang 2025. Jika dikerjakan di dalam negeri, kebijakan tersebut diyakini dapat menggerakkan industri, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan efek berganda bagi ekonomi.
Said mengingatkan rencana pembelian kendaraan menggunakan skema APBN multiyears di tengah keterbatasan ruang fiskal negara, sehingga setiap belanja pemerintah harus dihitung secara cermat dari sisi manfaat ekonomi jangka panjang.
Selain itu, ia menyoroti potensi persoalan layanan purna jual kendaraan impor, mulai dari ketersediaan suku cadang, jaringan bengkel, hingga biaya aftersales yang berisiko membengkak.
Ia menegaskan bahwa pertimbangan efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar kebijakan, melainkan harus memastikan setiap program pemerintah memperkuat industri serta rantai pasok dalam negeri.
(Red-Garudasatunews)
