JAKARTA, Garudasatunews.id — Praktik mobilisasi massa atau demonstrasi berbayar dinilai menjadi ancaman serius yang merusak esensi dasar demokrasi serta integritas opini publik di Indonesia. Langkah manipulatif ini sengaja dirancang oleh pihak tertentu untuk menciptakan narasi semu demi memengaruhi arah kebijakan pemerintah.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Respons ini mencuat menyusul pengakuan kontroversial dari elemen mahasiswa BEM Universitas Bung Karno (UBK) terkait dugaan aliran dana dari lingkaran Wakil Presiden, yang belakangan menjadi sorotan tajam publik.
Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sempat mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mengantongi identitas aktor-aktor di balik pembiayaan aksi massa tersebut.
”Demonstrasi berbayar secara fundamental merusak pilar demokrasi. Pergerakan mereka tidak lagi dilandasi oleh murni aspirasi atau perjuangan hak publik, melainkan sekadar menyuarakan kepentingan elite yang mendanainya,” ujar Jamiluddin seperti pada laman suara.com, Jumat (26/6/2026).
Menurut Jamiluddin, fenomena ini memperlihatkan bagaimana massa kerap diperalat sebagai instrumen politik pragmatis. Dalam skenario di lapangan, para demonstran bayaran sering kali diarahkan untuk menyerang atau mendiskreditkan figur publik maupun institusi tertentu demi menggiring persepsi masyarakat.
Akibatnya, opini publik yang terbentuk dari aksi-aksi artifisial seperti ini menjadi tidak autentik. “Pendapat umum yang lahir dari demonstrasi berbayar pada dasarnya adalah kepalsuan yang terorganisasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan dampak domino dari manipulasi opini ini terhadap stabilitas negara. Jika pemerintah sampai merumuskan kebijakan berdasarkan tekanan dari aspirasi semu tersebut, maka produk hukum atau kebijakan yang dihasilkan dipastikan salah sasaran dan kehilangan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Oleh karena itu, Jamiluddin menegaskan bahwa fenomena ini tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai dinamika politik biasa. Penegakan hukum yang progresif harus segera diambil guna menyeret para penyandang dana dan perancang skenario ke pengadilan.
”Mengingat dampak destruktifnya yang luar biasa terhadap tatanan demokrasi, sudah sepatutnya para aktor intelektual (dalang) ini ditindak tegas. Mereka telah mencederai kemurnian pendapat umum,” cetusnya.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, opini publik merupakan salah satu kompas utama bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan strategis. Kebijakan tersebut wajib berpijak pada kegelisahan nyata yang berkembang di akar rumput, bukan hasil rekayasa dari balik layar.
Menutup keterangannya, Jamiluddin menilai langkah persuasif atau sekadar pernyataan sikap dari Presiden Prabowo Subianto tidak lagi cukup. Mengingat taruhannya adalah masa depan demokrasi bangsa, tindakan hukum yang konkret harus segera dieksekusi.
”Presiden Prabowo tidak boleh berhenti pada tahapan ‘tahu siapa dalangnya’. Beliau memegang otoritas penuh untuk menindak tegas para aktor tersebut demi menjaga marwah demokrasi kita,” pungkasnya.(adc)
