TUBAN, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan verifikasi dan validasi ulang data kemiskinan di tengah sorotan atas posisi daerah tersebut yang berada di peringkat kelima tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
Langkah ini diklaim sebagai upaya memperbarui data yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan sosial ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, Wicaksono, menegaskan bahwa proses pemutakhiran dilakukan dengan koordinasi bersama BPS, mengingat data kependudukan bersifat dinamis dan terus berubah.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperoleh data yang lebih valid,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, kegiatan verifikasi dan validasi (verval) ini melibatkan sekitar 30 variabel yang harus diisi responden, dengan pendampingan teknis dari BPS kepada petugas di lapangan.
BPS juga memastikan telah terlibat sejak tahap awal, termasuk sebagai narasumber dalam pembekalan teknis bagi tim pendata, guna meminimalisir kesalahan dalam pengumpulan data.
“Sudah ada koordinasi sebelumnya. Ini merupakan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi daerah, berbeda dengan statistik dasar seperti sensus,” jelasnya.
Namun demikian, pelaksanaan verval ini juga memunculkan pertanyaan terkait akurasi data sebelumnya serta sejauh mana perubahan angka kemiskinan akan berdampak pada distribusi bantuan sosial.
Di tengah dinamika data yang terus berubah, validitas hasil verval menjadi krusial agar tidak terjadi bias dalam penentuan sasaran program, terutama bagi kelompok rentan yang bergantung pada intervensi pemerintah.
BPS berharap proses pemutakhiran ini mampu menghasilkan data yang lebih presisi, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya responsif, tetapi juga tepat sasaran dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
(Red-Garudasatunews)
