PACITAN, Garudasatunews.id – Rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) di Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, mulai memasuki tahap peninjauan lapangan. Komandan Korem (Danrem) 081/Dhirotsaha Jaya (DSJ) Madiun, Kolonel Arm Untoro Hariyanto, turun langsung meninjau lokasi yang diproyeksikan menjadi kawasan pembangunan satuan teritorial tersebut dengan didampingi jajaran Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi riil kawasan serta mengukur kesiapan lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Batalyon TP. Program tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan pertahanan wilayah yang diintegrasikan dengan pembangunan teritorial di daerah.
Administratur Perhutani KPH Lawu Ds, Adi Nugroho, menegaskan bahwa Perhutani mendukung sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program strategis nasional. Namun demikian, pemanfaatan kawasan hutan harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
“Perhutani KPH Lawu Ds berkomitmen membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis bersama TNI dan pemerintah daerah. Setiap pemanfaatan kawasan hutan harus tetap memperhatikan aspek ekologis, tata kelola kehutanan, prinsip keberlanjutan, serta regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Adi, keberadaan Batalyon Teritorial Pembangunan diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan wilayah dan stabilitas keamanan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi.
Sementara itu, Danrem 081/DSJ Madiun Kolonel Arm Untoro Hariyanto menjelaskan bahwa peninjauan lokasi merupakan bagian dari tahapan awal perencanaan pembangunan satuan teritorial yang disiapkan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara sekaligus pembangunan daerah.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan sistem pertahanan teritorial yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah. Kehadiran Batalyon TP diharapkan mampu mendukung aspek pertahanan dan keamanan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Rencana pembangunan Batalyon TP tersebut juga menjadi perhatian karena melibatkan kawasan yang berada dalam pengelolaan Perhutani. Oleh sebab itu, proses perencanaan dan pemanfaatan lahan memerlukan koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi serta tidak mengganggu fungsi pokok kawasan hutan.
Melalui peninjauan ini, sinergi antara Perhutani, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan wilayah yang berorientasi pada kepentingan pertahanan negara tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kelestarian hutan.
(Red-Garudasatunews)
