PASURUAN, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendorong Muhammadiyah mengambil peran strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat, di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemangkasan dana transfer pusat.
Dalam forum halal bihalal yang digelar di Pasuruan, Bupati Rusdi Sutejo atau Mas Rusdi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus menopang kesejahteraan masyarakat.
Di hadapan jamaah, Rusdi menyampaikan permohonan maaf sebagai bagian dari tradisi Syawal, namun juga menyinggung tantangan serius yang dihadapi daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada program pembangunan.
Pemerintah daerah kini mengarahkan fokus pada penguatan ekonomi berbasis komunitas. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah didorong menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi, terutama melalui peran generasi muda dalam menciptakan peluang usaha baru.
Langkah ini dinilai sebagai strategi alternatif di tengah keterbatasan fiskal. Namun, belum ada pemaparan rinci terkait skema dukungan konkret, termasuk akses permodalan, pelatihan, maupun insentif bagi pelaku usaha berbasis organisasi.
Selain aspek ekonomi, Rusdi juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ia mengingatkan potensi konflik horizontal yang dapat muncul akibat perbedaan pandangan jika tidak dikelola dengan baik.
Ajakan untuk tidak mudah terprovokasi disebut sebagai bagian dari upaya meredam potensi disintegrasi sosial. Namun, penguatan narasi persatuan ini belum diikuti langkah konkret dalam mitigasi konflik berbasis komunitas.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengakui adanya tekanan signifikan akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini memaksa dilakukannya efisiensi anggaran dan penentuan skala prioritas program.
Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu solusi yang didorong. Namun, efektivitas strategi ini masih bergantung pada kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal tanpa membebani masyarakat.
Kolaborasi dengan organisasi masyarakat dinilai menjadi opsi realistis, tetapi tanpa perencanaan terukur dan transparansi implementasi, langkah tersebut berisiko menjadi sekadar wacana di tengah tekanan ekonomi yang nyata.
(Red-Garudasatunews)
