JAKARTA, Garudasatunews.id – Kebijakan pemerintah menyuntikkan dana Rp200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai sorotan tajam publik. Di tengah klaim untuk mendorong ekonomi, muncul kecurigaan bahwa dana tersebut justru tidak sepenuhnya mengalir ke sektor riil.
Perdebatan menguat setelah muncul narasi viral yang menuding praktik “lazy banking”, yakni kecenderungan bank memarkir dana pada instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) dibanding menyalurkannya sebagai kredit produktif.
Fenomena ini bukan tanpa dasar. Secara teknis, penempatan dana di SBN memberikan imbal hasil stabil dengan risiko minim, menjadikannya pilihan aman bagi perbankan di tengah lesunya daya beli dan tingginya risiko kredit.
Namun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia membantah tudingan tersebut. Otoritas menyatakan telah melarang penggunaan dana injeksi untuk membeli SBN dan mengklaim realisasi penyaluran ke sektor produktif mencapai 84 persen.
Meski demikian, data menunjukkan anomali. Hingga Januari 2026, penyaluran kredit, khususnya ke sektor UMKM, justru masih mengalami kontraksi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas kebijakan dan hambatan riil di lapangan.
Sejumlah analis menilai persoalan utama bukan semata pada perilaku perbankan, melainkan tingginya risiko usaha dan melemahnya daya beli masyarakat. Akibatnya, pelaku usaha enggan mengambil kredit meskipun likuiditas tersedia.
Krisis kepercayaan publik semakin dalam setelah terungkapnya dana sekitar Rp400 triliun yang sebelumnya tidak tercatat secara transparan di Bank Indonesia pada Oktober 2025. Temuan ini memperkuat persepsi adanya masalah serius dalam tata kelola keuangan negara.
Preseden tersebut menjadi titik kritis yang merusak kredibilitas otoritas fiskal dan moneter. Publik mempertanyakan sejauh mana transparansi pengelolaan dana negara, termasuk aliran dana injeksi ke perbankan.
Di sisi lain, keterbatasan akses publik terhadap data rinci penyaluran kredit memperbesar ruang spekulasi. Laporan yang bersifat agregat dinilai tidak cukup untuk memastikan apakah dana benar-benar menjangkau sektor produktif hingga tingkat pelaku usaha.
Kondisi ini menciptakan paradoks: di mata investor global, stabilitas ekonomi Indonesia relatif terjaga, namun di dalam negeri kepercayaan publik justru tergerus oleh minimnya transparansi.
Pengamat menilai, tanpa audit independen dan keterbukaan data yang lebih detail, kebijakan bernilai ratusan triliun rupiah berpotensi terus dipersepsikan sebagai kebijakan elitis yang jauh dari kebutuhan masyarakat.
Situasi ini menempatkan pemerintah pada tekanan untuk tidak hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi yang dapat diuji secara nyata.
(Red-Garudasatunews)
