BLITAR, Garudasatunews.id – Polemik internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar semakin memanas setelah konflik pasca pemilihan ketua baru menyeret persoalan tata kelola dana hibah pembinaan atlet. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan pembinaan olahraga daerah dan potensi tarik-menarik kepentingan di balik kebijakan anggaran.
Ketua KONI Kota Blitar terpilih, Samanhudi Anwar, secara terbuka mengingatkan Pemerintah Kota Blitar agar tidak memainkan aturan terkait penyaluran dana hibah olahraga. Ia menilai muncul indikasi intervensi pemerintah daerah dalam dinamika organisasi KONI yang berpotensi mencederai independensi lembaga olahraga tersebut.
“Saya ini sejujurnya tidak ingin jadi Ketua KONI, tapi karena desakan teman-teman cabor. Saya sayangkan kenapa Pemda terlalu intervensi. Ini menyangkut harga diri dan marwah KONI,” tegas Samanhudi.
Samanhudi juga menyoroti isu ancaman penghentian anggaran pembinaan olahraga apabila dirinya tetap memimpin KONI Kota Blitar. Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan mekanisme dan aturan pengelolaan anggaran daerah.
“Kalau ada ancaman nanti kalau Samanhudi yang menang tidak dikasih dana, itu aturannya tidak boleh. Ada tiga pilar dalam olahraga, yakni pelaku olahraga, legislatif, dan pemerintah daerah. Tidak bisa kepala daerah bertindak sewenang-wenang soal anggaran,” ujarnya.
Di tengah memanasnya polemik, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin justru membuka opsi penyaluran hibah langsung kepada cabang olahraga (cabor), atlet, maupun pelatih tanpa melalui KONI. Langkah itu diklaim sebagai upaya menyelamatkan pembinaan atlet dari konflik elite organisasi.
Melalui forum “Sapa Mas Wali”, Pemkot Blitar mulai mengkaji formulasi baru penyaluran anggaran olahraga. Pemerintah daerah mengaku berhati-hati karena melihat adanya potensi persoalan hukum dalam kepengurusan KONI hasil pemilihan terbaru.
“Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pembinaan olahraga. Opsinya bisa langsung ke atlet, pelatih, bahkan hibah langsung ke cabor,” kata Mas Ibin.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Blitar tidak ingin gegabah dalam membangun hubungan hukum terkait pencairan hibah daerah di tengah polemik organisasi yang dinilai belum sepenuhnya kondusif.
“Kalau melihat kondisi saat ini, problem hukumnya di KONI cukup banyak. Kami harus berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum atau penyaluran hibah daerah,” imbuhnya.
Pemkot Blitar bahkan disebut telah melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum guna memastikan kebijakan hibah langsung tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari.
Skema hibah langsung kepada cabang olahraga ini sebelumnya pernah diterapkan secara terbatas melalui Dispora Kota Blitar, khususnya dalam pemberian reward kepada atlet berprestasi. Namun, apabila diterapkan penuh, pemerintah daerah mengakui perlunya penguatan regulasi serta mekanisme administrasi yang lebih ketat.
Di sisi lain, DPRD Kota Blitar menyatakan terbuka terhadap wacana tersebut. Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menegaskan pihak legislatif akan mempelajari secara mendalam mekanisme penyaluran hibah langsung kepada cabor sebelum kebijakan itu diterapkan.
“Kalau memang nanti ke depannya Pemkot Blitar mau langsung menyalurkan dana hibah ke cabor-cabor, ya monggo saja. Nanti kita pelajari bersama mekanismenya karena sebelumnya belum pernah ada kasus seperti itu di Kota Blitar,” ujar Syahrul.
Polemik KONI Kota Blitar kini menjadi sorotan publik karena dinilai dapat memengaruhi stabilitas pembinaan atlet dan agenda pengembangan sport tourism daerah. Masyarakat menanti langkah konkret pemerintah daerah dan stakeholder olahraga untuk menyelesaikan konflik tanpa mengorbankan akuntabilitas anggaran maupun masa depan atlet Kota Blitar.
(Red-Garudasatunews)
