MALANG, Garudasatunews.id – Sejumlah akademisi, tokoh agama, dan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) menggelar forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila di NK Kafe Malang, Rabu (5/8/2026). Forum tersebut membahas implementasi konsep Ekonomi Pancasila sebagai penopang ekonomi nasional, dengan fokus pada perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta peternak sebagai basis ekonomi masyarakat akar rumput.
Diskusi yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu juga membedah buku Ekonomi Pancasila karya Djoni Sudjatmoko. Dalam forum tersebut, peserta menyoroti arah kebijakan ekonomi nasional yang dinilai harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila, menjunjung kemanusiaan, memperkuat persatuan, dan memberikan keberpihakan kepada kelompok ekonomi kecil di tengah tantangan perekonomian saat ini.
Penulis buku Ekonomi Pancasila sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan, Djoni Sudjatmoko, menjelaskan bahwa forum tersebut selaras dengan arah transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut Djoni, konsep Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya keberpihakan negara terhadap masyarakat bawah tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ia menilai pemerintah harus mampu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha besar agar tidak merugikan masyarakat kecil, sekaligus memberikan perlindungan kepada sektor ekonomi rakyat.
“Inti dari Ekonomi Pancasila yang kami pahami adalah harus tajam ke atas, kepada perusahaan-perusahaan besar dan penguasa agar tidak mengganggu yang di bawah. Sementara yang di bawah harus mendapat perlindungan dan pengayoman,” ujar Djoni dalam forum tersebut.
Dalam pembahasan yang berkembang, perlindungan terhadap UMKM menjadi salah satu isu utama. Forum menilai pelaku usaha mikro dan kecil memerlukan insentif perpajakan yang lebih ringan serta kemudahan dalam menjalankan usaha agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi.
Selain itu, perhatian terhadap sektor pertanian dan peternakan juga menjadi sorotan. Para peserta menilai kebijakan pemerintah terkait standarisasi harga hasil produksi pertanian memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
Djoni mencontohkan langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam penanganan persoalan yang berkaitan dengan distribusi dan tata niaga sektor pertanian. Menurutnya, upaya penertiban praktik-praktik yang merugikan petani serta kebijakan peningkatan harga gabah dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Standar harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini meningkat menjadi Rp6.500 hingga Rp7.000. Ini dinilai memberikan dampak kesejahteraan bagi petani,” katanya.
Meski demikian, forum juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kelompok usaha besar tetap penting bagi pembangunan nasional. Namun, penguatan sektor ekonomi skala besar tidak boleh mengorbankan keberlangsungan usaha masyarakat kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dari sudut pandang kebijakan publik, para peserta mendorong agar regulasi ekonomi mampu menciptakan keseimbangan antara investasi, pertumbuhan usaha menengah, dan perlindungan terhadap UMKM. Kemudahan akses perizinan, penyederhanaan administrasi perpajakan, hingga pemberian insentif dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing pelaku usaha nasional.
Forum juga menyoroti perlunya kemudahan pelaporan pajak bagi pelaku usaha menengah. Menurut Djoni, penyederhanaan sistem administrasi akan membantu pelaku usaha menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan tanpa terbebani proses birokrasi yang kompleks.
“Yang menjadi harapan dalam pembahasan ini adalah bagaimana regulasi perpajakan dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, serta kemudahan bagi pelaku usaha menengah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menilai forum diskusi ekonomi semacam ini memiliki nilai strategis karena mayoritas warga Nahdliyin berada pada sektor ekonomi mikro dan kecil.
Menurutnya, penguatan jejaring, silaturahmi, serta kolaborasi antar pelaku usaha menjadi langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Ia mengajak warga Nahdliyin untuk terus membangun gerakan ekonomi yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan bersama.
“Kita banyak berada di level usaha mikro dan kecil. Karena itu perlu ada ruang untuk bertemu, berdiskusi, dan membangun kebersamaan agar tercipta peluang serta kemudahan rezeki bagi masyarakat,” kata Gus Kikin.
Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara akademisi, tokoh agama, dan pelaku masyarakat mengenai arah pembangunan ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat, sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai fondasi utama ekonomi kerakyatan di Indonesia.
(Red-Garudasatunews)
