Buruh PT SGS Jombang Tuntut UMK 2027 Naik 10 Persen

oleh -41 Dilihat
oleh
Buruh PT SGS Jombang Tuntut UMK 2027 Naik 10 Persen (1)
Buruh PT SGS Jombang Tuntut UMK 2027 Naik 10 Persen (1)
banner 468x60

JOMBANG, Garudasatunews.id – Puluhan buruh PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak pemerintah memberikan kepastian kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 10 persen, menghapus dugaan penerapan sistem kerja 12 jam, serta menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.

Aksi yang digerakkan Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) tersebut menyoroti persoalan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak buruh, hingga pengawasan terhadap perusahaan penyedia tenaga kerja atau outsourcing di lingkungan PT SGS.

Ketua SBPJ, Hadi Purnomo, mengatakan salah satu persoalan mendesak yang harus mendapat perhatian pemerintah adalah dugaan penerapan jam kerja hingga 12 jam sehari terhadap pekerja outsourcing.

Menurut Hadi, sistem kerja tersebut berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja akibat kelelahan fisik. Dampaknya dinilai semakin berat bagi buruh perempuan yang juga memiliki tanggung jawab mengurus keluarga.

Ia mengungkapkan, sejumlah pekerja perempuan disebut menjalani sif malam mulai pukul 20.00 WIB hingga 08.00 WIB keesokan harinya.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pekerja kehilangan waktu bersama keluarga, terutama untuk mengasuh dan merawat anak.

SBPJ mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bersama pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur segera melakukan pemeriksaan terhadap penerapan jam kerja tersebut. Mereka juga meminta kejelasan mengenai nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara perusahaan outsourcing dan pihak terkait.

UMK 2027 Diusulkan Naik 10 Persen

Selain persoalan jam kerja, buruh menuntut kepastian regulasi penetapan UMK Jombang 2027. Hingga aksi berlangsung, pekerja mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai aturan pemerintah pusat yang akan menjadi dasar penghitungan upah minimum tahun depan.

SBPJ secara resmi mengusulkan kenaikan UMK sebesar 10 persen. Hadi menilai angka tersebut merupakan usulan yang mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL), khususnya bagi pekerja yang telah berkeluarga.

Menurutnya, kebutuhan hidup buruh tidak hanya mencakup kepentingan pribadi, tetapi juga kebutuhan anak dan anggota keluarga lainnya.

Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan kondisi riil pekerja dalam merumuskan kebijakan pengupahan, bukan semata-mata menggunakan pendekatan angka kenaikan upah.

Dugaan Kekurangan Upah dan Pemalsuan Data Disorot

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan sejumlah laporan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang disebut telah disampaikan kepada instansi berwenang.

Hadi menyebut dugaan kekurangan pembayaran upah dan pemalsuan data sebagai beberapa persoalan yang membutuhkan tindak lanjut serius.

SBPJ meminta kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan tidak membiarkan laporan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan penanganan.

Buruh menginginkan adanya pemeriksaan, kepastian proses, serta tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, menyatakan usulan kenaikan UMK sebesar 10 persen akan dibahas melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab).

Terkait dugaan penerapan jam kerja 12 jam, Disnaker menyatakan pembinaan terhadap perusahaan outsourcing di lingkungan PT SGS akan ditindaklanjuti bersama pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Timur.

Adapun pengaduan mengenai dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang telah disampaikan kepada pengawas dan Polres Jombang disebut masih dalam proses penanganan.

Aksi tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak berhenti pada penetapan besaran upah. Kepastian jam kerja, keselamatan pekerja, transparansi hubungan kerja outsourcing, serta tindak lanjut pengaduan menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan hak buruh.

Kini, perhatian tertuju pada langkah konkret pemerintah dan instansi pengawas dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut, termasuk memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif dan sesuai peraturan perundang-undangan.

(Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.