BANYUWANGI, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai mengintensifkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dengan mendorong perubahan pola mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati Ipuk Fiestiandani turun langsung memberi contoh dengan bersepeda menuju kantor.
Langkah simbolik tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi energi daerah, sekaligus upaya mengurangi ketergantungan ASN terhadap kendaraan pribadi. Dari kediamannya, Ipuk menempuh jarak sekitar dua kilometer menuju Kantor Pemkab Banyuwangi dengan sepeda.
“Ini bentuk komitmen penghematan energi. Selain lebih sehat, juga membuka ruang interaksi langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Dalam praktiknya, aktivitas bersepeda tidak hanya dilakukan untuk perjalanan rutin ke kantor, tetapi juga saat peninjauan lapangan, termasuk memantau pembangunan fasilitas publik. Pendekatan ini diklaim mampu memperkuat kedekatan antara pemerintah dan warga.
Namun, kebijakan ini tidak berhenti pada simbolisasi. Pemkab Banyuwangi mendorong ASN untuk beralih ke moda transportasi alternatif, seperti berjalan kaki, bersepeda, hingga memanfaatkan transportasi umum, khususnya bagi yang berdomisili dekat dengan tempat kerja.
“Saya mendorong ASN membiasakan pola hidup sehat sekaligus efisien. Ini harus menjadi budaya baru,” tegas Ipuk.
Sebelumnya, sejak Februari 2026, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan penggunaan transportasi umum setiap hari Jumat. ASN diarahkan menggunakan angkutan umum maupun ojek online, dengan tujuan menekan konsumsi BBM sekaligus menggerakkan ekonomi sektor transportasi.
Di tengah kebijakan tersebut, wacana penerapan work from home (WFH) setiap Jumat dari pemerintah pusat masih dalam tahap kajian di Banyuwangi. Pemerintah daerah menilai opsi tersebut belum menjadi prioritas jika efisiensi energi dapat dicapai melalui perubahan pola mobilitas.
“Jika ASN sudah terbiasa menggunakan transportasi umum atau bersepeda, maka WFH menjadi opsi terakhir,” jelasnya.
Meski mendorong efisiensi, pemerintah daerah menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh terdampak. Kecepatan koordinasi dan respons terhadap kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah perubahan pola kerja dan mobilitas ASN. (Red-Garudasatunews)
