JAKARTA, Garudasatunews.id – Ribuan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum juga jelas distribusinya. Kendaraan yang dibeli dengan nilai sekitar Rp1 triliun itu kini justru diusulkan untuk dihibahkan kepada guru honorer di daerah. Usulan tersebut muncul setelah ribuan motor listrik itu mangkrak di gudang penyedia dan masuk dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan aset sepeda motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah. Langkah ini dinilai sebagai solusi terbaik agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tidak menjadi mubazir.
”Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN, Ibu Arumsari, agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,” ujar Yahya kepada wartawan, Jumat (18/6/2026).
Yahya mengungkapkan bahwa rencana tersebut sempat mencuat dalam rapat kerja antara Komisi IX dan BGN. “Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah, dan saya sangat mendukung rencana tersebut,” sambungnya.
Meski mendukung langkah penyelamatan aset, legislator dari Fraksi Golkar ini menegaskan bahwa sejak awal dirinya menolak keras proyek pengadaan 21 ribu unit motor listrik tersebut. Proyek ini diketahui dianggarkan pada era kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Menurut Yahya, pengadaan tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas bagi operasional di lapangan.
”Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) selaku pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam bekerja,” tegasnya.
Tak hanya salah sasaran, Yahya juga membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan. Ia menyebut Komisi IX sama sekali tidak mendapatkan laporan awal sehingga fungsi pengawasan DPR terhambat. Lebih jauh, ia menyoroti kredibilitas vendor serta indikasi penggelembungan harga.
”Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Dan yang paling disesalkan, harganya diduga kuat di-mark-up,” cetus Yahya.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan seluruh aset yang telah terlanjur dibelanjakan pada tahun anggaran 2025. Tidak hanya sepeda motor, optimalisasi ini juga berlaku untuk pengadaan IT, laptop, perangkat Internet of Things (IoT), hingga CCTV.
”Poinnya, semua yang sudah dibelanjakan di 2025 harus kita maksimalkan pemanfaatannya karena uang negara sudah keluar. Kami juga akan berkoordinasi dan meminta informasi dari pihak Kejaksaan terkait hal ini,” kata Arumsari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebagai langkah evaluasi total, Arumsari memastikan BGN tengah melakukan penyisiran ketat (budget combing) pada anggaran tahun 2026. Ia menjamin proyek-proyek serupa yang tidak efisien atau tumpang tindih tidak akan terulang lagi.
”Kami sisir anggaran 2026. Jika ada anggaran yang bunyi dan output-nya sama dengan tahun 2025, kami coret (say no). Tidak ada lagi (pengadaan serupa) di tahun 2026,” pungkasnya. (ADC)
