BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Perum Bulog Cabang Bondowoso mengklaim telah menyerap lebih dari 59.000 ton setara beras atau sekitar 91 persen dari target 65.000 ton pada 2026 hingga awal Mei, di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga gabah petani agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Pimpinan Cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto, menyatakan capaian tersebut ditopang koordinasi lintas sektor yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian, hingga aparat TNI-Polri. Skema “jemput pangan” disebut menjadi kunci percepatan serapan, dengan sistem respons cepat saat petani memasuki masa panen.
Melalui skema ini, tim Bulog di tingkat kecamatan langsung bergerak membeli gabah petani dengan pembayaran tunai di lokasi. Mekanisme tersebut dinilai efektif memotong rantai distribusi sekaligus menekan potensi permainan harga oleh tengkulak.
Namun, di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan terkait transparansi distribusi dan pengawasan kualitas serapan. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai standar mutu gabah yang diterima maupun potensi selisih harga di lapangan.
Bulog menegaskan, mandat pemerintah adalah menyerap hasil panen petani sepanjang mereka memilih menjual ke Bulog, khususnya saat harga pasar berada di bawah HPP Rp6.500 per kilogram. Jika harga pasar lebih tinggi, petani dipersilakan menjual ke pihak lain.
Eko juga memastikan penyerapan tetap dilakukan meskipun target kuota telah terpenuhi, selama petani masih memilih Bulog sebagai pembeli. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk intervensi negara untuk menjaga daya beli petani dan mencegah anjloknya harga saat panen raya.
Saat ini, stok beras di gudang Bulog Bondowoso mencapai sekitar 70.000 ton. Jumlah tersebut diklaim cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal, program bantuan pangan, serta distribusi komersial hingga musim panen berikutnya.
Meski demikian, efektivitas kebijakan serapan ini masih perlu diuji terhadap dampak jangka panjang, termasuk stabilitas harga di tingkat petani dan distribusi beras ke masyarakat. Pengawasan ketat dinilai krusial agar program tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani.
(Red-Garudasatunews)
