SURABAYA, Garudasatunews.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan bangunan di Jalan Darmo 153, Wonokromo, Surabaya, yang sebelumnya ditempati ormas Madas, berstatus milik negara. Kepastian itu disampaikan karena lahan dan bangunan tersebut tidak memiliki sertifikat hak milik, hak guna bangunan, maupun hak atas tanah lainnya.
Kepala BPN I Surabaya Budi Hartanto menjelaskan, sesuai Undang-Undang Pokok Agraria 1960, tanah berstatus eigendom wajib dikonversi paling lambat tahun 1980. Jika tidak dikonversi, status tanah otomatis menjadi milik negara.
“Objek tersebut belum pernah didaftarkan hingga saat ini. Karena tidak bersertifikat, kami tidak memiliki data kepemilikan,” kata Budi.
Ia menegaskan, dengan kondisi tersebut, penanganan status tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Saat ini, bangunan di Jalan Darmo 153 telah disegel dan berstatus quo menyusul adanya klaim dari beberapa pihak yang dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.
Kasus tersebut kini naik ke tahap penyidikan dengan dugaan mafia tanah dan pemalsuan dokumen. BPN menyatakan siap memberikan data jika diminta penyidik.
“Kami siap membuka data sesuai fakta yang ada apabila dipanggil penyidik,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menyebut penyidik menemukan dugaan pemalsuan sejumlah dokumen terkait bangunan tersebut. Polisi akan memeriksa pihak Pemkot Surabaya, Pemprov Jawa Timur, dan BPN.
“Ditemukan dugaan dokumen palsu. Kami akan memeriksa pihak-pihak terkait,” kata Edy.
Ia menambahkan, bangunan tersebut diketahui merupakan bekas rumah dinas Kapolwil pada 1959 dan tercatat memiliki surat eigendom.(Red-Garudasatunews)
