KEDIRI, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Kediri kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadikan Kota Kediri mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan selama 12 tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati pada Jumat (29/5/2026).
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, serta masyarakat yang ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Pencapaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah berjalan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Vinanda.
Meski demikian, opini WTP dari BPK hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak secara langsung mengukur keberhasilan program pembangunan maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran daerah.
Vinanda menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program dan anggaran harus diarahkan pada sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, hingga transformasi digital pelayanan publik.
Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam mempertahankan opini WTP adalah menjaga disiplin administrasi, integritas aparatur, serta kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah di tengah regulasi keuangan yang terus berkembang dan semakin kompleks.
Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan aset daerah, hingga penguatan sistem pengendalian internal dinilai harus terus diperbaiki agar tetap sesuai aturan dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, Sugeng Wahyu, mengatakan konsistensi perolehan opini WTP didukung komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian serta digitalisasi pengelolaan keuangan.
Menurutnya, integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi terus dikembangkan guna meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran daerah.
Pemerintah Kota Kediri juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah guna meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun pelanggaran terhadap regulasi.
Dalam penyerahan LHP tersebut, Wali Kota Kediri didampingi Ketua DPRD Firdaus, Penjabat Sekretaris Daerah Endang Kartika, Pelaksana Tugas Inspektur Edi Darmasto, serta Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu.
(Red-Garudasatunews)
