PAMEKASAN, Garudasatunews.id – Kepesertaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang iurannya ditanggung pemerintah dapat sewaktu-waktu mengalami perubahan status menjadi nonaktif. Kondisi tersebut berpotensi menghambat masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Namun, peserta yang kepesertaannya dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pengaktifan kembali atau reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan, Choirul Anam, menjelaskan bahwa pengajuan reaktivasi kepesertaan PBI-JK dapat dilakukan paling lama enam bulan sejak peserta dilaporkan mengalami penonaktifan.
Menurutnya, masyarakat dapat mengurus pengajuan tersebut melalui petugas di kantor Dinsos Pamekasan maupun operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa atau kelurahan.
“Kalau lebih dari enam bulan kita cek lagi. Kalau tidak memungkinkan kami masukkan ke penerima bantuan iuran daerah (PBID),” ujar Choirul, Selasa, 10 November 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifudin, menegaskan bahwa penerima PBI-JK memperoleh pelayanan medis yang sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lainnya, sepanjang mengikuti prosedur yang ditetapkan BPJS Kesehatan.
Ia menjelaskan, perbedaan antara peserta PBI-JK dan peserta lainnya lebih berkaitan dengan kelengkapan administrasi serta status kepesertaan. Adapun dari sisi pelayanan medis, tidak terdapat perbedaan.
“Ketika itu jaminan kita hanya menyesuaikan kelengkapan administrasinya saja. Selebihnya, dalam pelayanan medis sama,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, menerangkan bahwa pembiayaan kepesertaan PBI-JK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menyebutkan, peserta PBI-JK berhak memperoleh pelayanan rawat inap kelas III dan sesuai ketentuan tidak dapat melakukan peningkatan kelas perawatan.
“PBI-JK berhak atas layanan kelas 3 dan secara aturan tidak bisa naik kelas perawatan,” katanya.
Galih menambahkan, penerima PBI-JK merupakan masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5, yakni kategori masyarakat miskin dan rentan, berdasarkan data yang dikelola Kementerian Sosial.
Dengan demikian, masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan PBI-JK diharapkan segera melakukan pengecekan status dan mengurus reaktivasi melalui Dinas Sosial atau operator SIKS-NG di wilayah masing-masing agar akses terhadap jaminan kesehatan dapat kembali terpenuhi. (Red-Garudasatunews)
