MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto memastikan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan akan dimulai pekan depan. Distribusi tersebut menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan sebagai dasar hukum pelaksanaan program. Jum’at (10/07/26).
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, menyampaikan proses penerbitan SK masih berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Menurutnya, dokumen tersebut telah diproses di Bagian Hukum dan diteruskan kepada Sekretaris Daerah untuk tahapan berikutnya.
“Untuk SK-nya sudah diproses di Bagian Hukum dan hari ini sudah naik ke Pak Sekda,” ujarnya.
BPBD menegaskan distribusi bantuan air bersih tidak dapat dilakukan sebelum SK ditetapkan karena menjadi dasar administratif penggunaan anggaran dan pelaksanaan penanganan darurat. Apabila proses berjalan sesuai jadwal, penyaluran air bersih akan dimulai pada Senin (13/7/2026).
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Mojokerto, hingga saat ini terdapat tiga desa yang telah mengajukan permohonan bantuan akibat krisis air bersih selama musim kemarau. Ketiga desa tersebut adalah Desa Duyung di Kecamatan Trawas, serta Desa Kunjorowesi dan Desa Manduro Manggung Gajah di Kecamatan Ngoro.
BPBD memperkirakan sedikitnya 2.776 kepala keluarga (KK) di tiga desa tersebut terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih. Data tersebut menjadi dasar penentuan prioritas distribusi pada tahap awal.
“Begitu SK sudah selesai akan langsung disalurkan. Insya Allah mulai Senin depan. Ada tiga desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih,” kata Abdul Khakim.
Pada tahap awal, kebutuhan air bersih masyarakat akan didukung melalui bantuan reguler dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga telah menyiapkan sekitar 300 tangki air berkapasitas masing-masing 4.500 liter sebagai cadangan distribusi selama musim kemarau berlangsung.
BPBD menyebut langkah antisipasi tersebut disiapkan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu dinilai berpotensi meningkatkan jumlah wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Pemerintah daerah memastikan pemantauan terhadap wilayah rawan kekeringan akan terus dilakukan. Apabila terdapat desa lain yang memenuhi kriteria terdampak dan mengajukan permohonan sesuai mekanisme yang berlaku, penyaluran bantuan air bersih akan disesuaikan dengan hasil verifikasi lapangan serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
(Red-Garudasatunews)
